Pemprov Jabar Prioritaskan 8,6 Juta Murid untuk Cek Kesehatan Gratis

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di seluruh sekolah jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK dan sederajat.
- Program CKG akan diprioritaskan untuk 8,6 juta murid dengan hasil pemeriksaan awal menunjukkan sekitar 70% siswa mengalami masalah kesehatan seperti gigi dan mata.
- Kementerian Kesehatan akan mengklasifikasikan sekolah berdasarkan zona merah, kuning, dan hijau serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengawal penerapan CKG agar tidak ada sekolah masuk ke zona merah.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) berjalan di seluruh sekolah jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK dan sederajat. Program ini akan berlangsung sejak 7 Agustus hingga Desember 2025.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengatakan, kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat hanyalah untuk jenjang SMA dan SMK saja. Namun, Erwan memastikan Pemprov Jabar akan segera berkoordinasi denger pemerintah kabupaten dan kota bagi peserta SD dan SMP. Adapun totalnya yang akan diprioritaskan mencapai 8,6 juta murid.
"Dari program CKG ini di Jawa Barat, kami prioritaskan untuk 8,6 juta lebih siswa di program ini," ujar Erwan saat mendampingi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung program CKG untuk murid di SMPN 5 Kota Bandung, Senin (4/8/2025).
1. Prihatin banyak murid mengalami gangguan kesehatan mata dan gigi

Berdasarkan pantauan Menteri Gunadi Sadikin di lapangan, dari siswa dari SMPN 5 Kota Bandung yang sudah melakukan CKG ditemukan yang kurang sehat dari gigi dan mata. Erwan merasa prihatin atas kondisi para siswa-siswi tersebut.
"Ya, saya terus terang tadi cukup prihatin dengan yang sudah kita lihat, kita pantau. Dari 14 siswa yang sudah diperiksa, ada sembilan murid yang bermasalah dengan mata, dengan kesehatan. Berarti hampir sekitar 70 persen, 68 persenan siswa yang bermasalah," tuturnya.
Menurutnya, selama program CKG ini berjalan, Kementerian Kesehatan akan berperan penuh untuk mengetahui sekolah di wilayah mana saja yang perlu dilakukan penindakan lebih.
"Nah, nanti Pak Menkes akan mengklasifikasikan yang zona merah, yang kuning, dan hijau. Sekolah yang merah ini harus mendapat perhatian khusus, UKS-nya harus lebih diberdayakan lagi dan puskesmas terdekat untuk memantau sekolah tersebut," katanya.
2. Pastikan pantau langsung ke kabupaten dan kota

Jika nantinya ditemukan sekolah dengan klasifikasi warna hijau, Erwan memastikan hal ini harus tetap dipertahankan, bukan berarti tidak diberikan perhatian lebih.
"Kalau yang kuning juga sama, yang hijau dipertahankan bagaimana mereka tetap hijau. Jangan sampai ketika bulan depan ada pemeriksaan lagi, mereka menjadi kuning atau apalagi menjadi merah," ucapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Erwan, nantinya akan mengawal penerapan CKG untuk murid di sekolah-sekolah di kabupaten dan kota yang ada di Jabar, agar tidak masuk ke zona merah.
"Ya, nanti kami ke arah kepala daerah yang akan memantau, termasuk balik kota dan bupati di daerah bagaimana puskesmas-puskesmas dan sekolahnya terpantau dengan baik. Jangan sampai ada yang zona merah," katanya.
3. Ditargetkan selesai Oktober 2025

Di lokasi yang sama, Kepala Dinkes Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi mengatakan, program ini sebelumnya sudah disosialisasikan selama empat kali berturut-turut dari mulai SD, SMP, SMA sederajat. Karena puskesmas sangat terbatas, akhirnya dilakukan di sekolah dengan jadwal khusus yang sudah ditentukan.
"Kami punya target tuh 8,6 juta partisipasi. Sedangkan kan jumlah Puskesmas terbatas ya, sehingga itu sudah dijadwalkan. Misalnya pekan ini kita khusus untuk SMP kelas tujuh, hal itu dibereskan semua," ujar Vini.
Setelah kelas tujuh SMP, nantinya berlanjut ke kelas delapan dan sembilan. Sementara, untuk jenjang SD nantinya juga dilakukan dengan sistem yang sama dan dibentuk tim dari Puskesmas.
"Ini waktunya sampai nanti bulan target saya sih sebetulnya Oktober 2025. Walaupun target nasional itu sampai Desember," ucapnya.
Target ini sendiri menurutnya, bisa jadi meleset karena tes fisik yang dilakukan pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lama. Namun, Dinkes Jabar tetap optimistis dengan target rampung bulan Oktober 2025.
"Cuma karena tadi bisa lihat ya bahwa untuk tes kesegaran jasmani saja kan butuh waktunya lama tapi itu akan kami lakukan. Setelah itu data akan masuk, baru kami analisa," kata Vini.