Pemprov Jabar mengejar target membentuk koperasi merah putih di 5.957 desa/kelurahan di 27 kabupaten dan kota.
Ada 63 desa dan kelurahan yang belum membentuk koperasi tersebut, terletak di Kota Depok.
Koperasi Merah Putih di Jabar akan melakoni berbagai bidang usaha seperti apotek, klinik, pengadaan sembako, simpan pinjam, pergudangan, dan bidang usaha lainnya.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengejar target membentuk koperasi merah putih di 5.957 desa/kelurahan di 27 kabupaten dan kota. Nantinya, seluruh koperasi ini akan dipastikan sudah memiliki dokumen hukum yang jelas.
Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga saat ini sudah ada sebanyak 5.895 desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. Ada beberapa yang kini masih belum membentuk koperasi tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan ada sebanyak 63 desa dan kelurahan yang belum membentuk Koperasi Merah Putih, lokasinya terdapat di Kota Depok. Oleh karena itu, Pemprov Jabar mengharapkan agar segera dibentuk sesuai waktu yang telah ditentukan.
"Insyaallah, hari Kamis lusa semua desa kelurahan di Jawa Barat yang berjumlah 5.957 selesai melaksanakan Musdes dan Muskel, serta bulan ini semuanya akan berbadan hukum," ujar Herman Suryatman di Kota Depok, dikutip Rabu (11/6/2025).
Sementara itu berbagai bidang usaha yang akan dilakoni Koperasi Merah Putih di Jabar antara lain mulai dari apotek, klinik, pengadaan sembako, simpan pinjam, pergudangan, dan bidang usaha lainnya menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing desa/kelurahan.
Herman berharap lewat pembentukan Koperasi Merah Putih ekonomi perdesaan akan semakin maju dan berdaya saing sehingga cita-cita terwujudnya masyarakat yang sejahtera akan semakin cepat dicapai.
"Ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ujar Herman.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto berujar bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto juga merupakan salah satu upaya pemerataan ekonomi di Indonesia.
"Supaya uang tidak berputar di Jakarta saja karena itu beliau (Presiden Prabowo) punya timeline," ucap Bima.
"Targetnya jelas, pada Mei 2025 musyawarah desa/kelurahan selesai semua, lalu Juni kelembagaannya selesai, setelah itu 12 Juli rencananya launching serentak. Setelah itu bergerak dan dibentuklah nanti ekosistemnya," imbuhnya.