Pemprov Jabar Harus Bayar Rp1,3 Triliun untuk Tebus Ijazah Siswa

20 Feb 2025, 12:38 WIB

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Terpilih, Dedi Mulyadi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menebus ribuan ijazah yang ditahan sekolah SMA, SMK dan SLB swasta. Total biaya yang harus ditebus dari tunggakan siswa-siswi mencapai Rp1,3 triliun.

Hal itu diungkap Dedi Mulyadi saat berdiskusi dengan staf di Pemprov Jabar terkait kondisi penahanan ijazah siswa SMA, SMK, dan SLB swasta. Adapun sebelumnya jumlah ini masih didata oleh Dinas Pendidikan (Disdik).

"Berapa jumlah ijazah yang belum ditebus di wilayah Jawa Barat. Sudah diambil bisa jadi diberikan yayasan tetapi mereka tidak bayar itu berapa?" ucap Dedi seperti dikutip di laman media sosial resminya, Kamis (20/2/2025).

1. Pemprov harus membayar uang tunggakan tersebut

Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Dedi menyebut hal tersebut harus dikritisi sebab jangan sampai yayasan yang baik tidak teridentifikasi tidak terbantu. Sedangkan yayasan yang membandel malah mendapatkan bantuan yang besar.

Dedi mendapatkan data dari stafnya tersebut bahwa siswa SMA, SMK dan SLB yang ijazahnya belum ditebus mencapai 335.109 siswa. Total anggaran yang harus dibayarkan mencapai Rp1,3 triliun.

"Rp1,3 Triliun Pemprov Jabar harus nyiapin uang untuk bayar ijazah yang belum dibayar," ungkap Dedi.

2. Akan diverifikasi terlebih dahulu

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi bersama Wakil Bupati terpilih Jaro Ade saat bertemu di Mapolres Bogor, Sabtu (8/2/2025). (Humas Polres Bogor).

Lebih lanjut, Dedi mengatakan Pemprov Jabar akan memverifikasi siswa yang tidak menebus ijazah karena orangtuanya tidak mampu atau karena dia pelit tidak ingin membayar.

"Nanti diverifikasi jangan sampai dia kaya motornya lima emasnya tiga kilo tapi nebus ijazah gak mau," kata dia.

Ia menilai terdapat masalah ketidakmampuan membayar ijazah dan terdapat pula masalah perilaku. Dedi mengaku akan mengubah perilaku orangtua seperti itu.

3. Legislator pesimistis Pemprov Jabar mampu membayar biaya kompensasi

Ilustrasi perayaan wisuda (pexels.com/Emily Ranquist)

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar), Siti Muntamah mengatakan, berdasarkan data sementara dari pertemuan dengan pihak sekolah swasta se-Jawa Barat, data sementara mencatat bahwa tunggakan administrasi siswa mencapai ratusan juta rupiah.

"Yang baru disampaikan data itu adalah SMK. Baru 14 kota/kabupaten saja, sudah membutuhkan Rp720 miliar," ujar Siti Muntamah, Senin (3/2/2025).

Dengan data tersebut, Siti pesimistis Pemerintah Provinsi Jawa Barat sanggup untuk membayar tunggakan sekolah sekolah swasta ini. Sehingga, ia minta MoU ditinjau lebih dalam.

"Ini juga semua pada enggak tahu, nanti dibayarkan pakai anggaran dari mana. Takutnya sudah dibuat begini-begitu, ternyata enggak bisa dibayar, cuma dapat ramai dan saya juga kurang setuju kalau ini menjadi gaduh," katanya.