Pemkot Bandung Awasi Khusus 3 SPPG MBG dari Hampir 300 Dapur Aktif
- Pemkot Bandung memperketat pengawasan MBG setelah kasus keracunan di sejumlah daerah, dengan perhatian khusus pada tiga dari hampir 300 SPPG aktif.
- Tiga SPPG di Mandalajati dan Lengkong diawasi karena penyajian, tata kelola, pengelolaan sampah, serta keamanan pangan belum memenuhi standar Pemkot.
- Pengelola diberi waktu dua minggu untuk berbenah sebelum evaluasi 27 September 2026; dapur dapat ditutup bila tidak membaik atau berpotensi menimbulkan masalah.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Di tengah operasional hampir 300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani program tersebut, Pemkot kini memberikan perhatian khusus terhadap tiga dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi di Kota Bandung. Pengawasan melibatkan berbagai perangkat daerah, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, hingga kewilayahan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Farhan, pemerintah mendukung penuh pelaksanaan MBG karena program tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar aspek keamanan pangan dan pengelolaan operasional tetap terjaga.
1. SPPG yang diawasi khusus ada di Mandalajati dan Lengkong
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (IDN Times/Yogi Pasha) Farhan mengungkapkan saat ini terdapat tiga SPPG yang menjadi perhatian khusus Pemkot Bandung. Lokasinya berada di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Lengkong, dengan rincian satu dapur MBG di Mandalajati dan dua dapur MBG di Lengkong.
Pengawasan dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Temuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses penyajian makanan, tetapi juga menyangkut tata kelola operasional yang dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan.
"Nah, maka saya menekan betul kepada setiap kewilayahan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk memastikan bahwa SPPG di Kota Bandung berjalan dengan baik," kata Farhan.
Ia menegaskan langkah pengawasan dilakukan sebelum muncul persoalan yang dapat berdampak pada penerima manfaat program. Karena itu, pemerintah memilih melakukan tindakan korektif sejak dini dibanding menunggu munculnya kasus yang lebih serius.
2. Pemkot soroti pengelolaan sampah dan standar keamanan pangan
(Dok.Humas Bandung) Selain kualitas makanan, Pemkot Bandung juga menyoroti pengelolaan sampah dan penerapan food safety di tiga SPPG yang sedang diawasi tersebut. Menurut Farhan, kedua aspek itu menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang diterima siswa aman dan layak konsumsi.
Ia menyebut standar yang diterapkan Pemkot Bandung sengaja dibuat tinggi karena program MBG menyasar ribuan pelajar setiap hari. Karena itu, setiap temuan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan produksi, penyimpanan makanan, maupun tata kelola sampah akan menjadi perhatian pemerintah.
"Nah, ini akan kita perhatikan betul untuk memperbaiki terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan. Tidak baik. Belum memenuhi standar yang baik. Standar kita tinggi," ujarnya.
Farhan juga mengaitkan pengawasan tersebut dengan kasus keracunan MBG yang sempat terjadi di sejumlah daerah. Menurut dia, Bandung tidak ingin menunggu sampai muncul kejadian serupa sebelum melakukan tindakan.
3. Pengelola diberi waktu dua minggu untuk berbenah
Kondisi SPPG Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/10/2025). (IDN Times/IDN Times Dini Suciatiningrum) Pemkot Bandung memberikan kesempatan kepada pengelola tiga SPPG tersebut untuk melakukan perbaikan. Evaluasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 27 September 2026 untuk melihat sejauh mana rekomendasi pemerintah telah dijalankan.
Farhan menegaskan pemerintah tidak serta-merta menutup operasional dapur MBG. Namun, apabila tidak ada perbaikan atau ditemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan masalah, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan lebih tegas.
"Kalau perbaikannya enggak ada, menimbulkan masalah ya kita tutup," kata Farhan.
Saat ini terdapat hampir 300 SPPG yang beroperasi di Kota Bandung. Seluruh dapur MBG diwajibkan memiliki sertifikasi sebelum dapat mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, satuan pendidikan berhak menolak makanan yang dikirimkan oleh penyedia layanan.
Untuk memastikan seluruh sistem berjalan sesuai standar, pengawasan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, perangkat kewilayahan, hingga Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
