Farhan Tak Berkutik, Halte BRT Bandung di Tengah Jalan Tetap Dibangun
- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui halte BRT di median jalan memicu keluhan, terutama terkait keselamatan akses penumpang, tetapi desain proyek lintas pemerintah tetap dijalankan.
- Pemkot Bandung masih menghitung ulang aspek keselamatan, termasuk akses penyeberangan karena JPO dinilai sulit diterapkan di ruas sempit; Medan dijadikan referensi penerapan halte serupa.
- Operasional BRT akan menuntut sterilisasi parkir di badan jalan, pembangunan fasilitas parkir oleh investor, serta integrasi angkot sebagai feeder dan peremajaan armada.
Bandung, IDN Times – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di tengah jalan memunculkan banyak pertanyaan dan keluhan dari masyarakat. Ia bahkan tidak menampik masih ada sejumlah persoalan yang membuatnya khawatir, mulai dari keselamatan warga saat menyeberang menuju halte hingga dampaknya terhadap parkir dan aktivitas di sepanjang koridor jalan.
Namun di tengah berbagai kritik tersebut, Farhan mengaku tidak memiliki banyak ruang untuk mengubah konsep yang sudah ditetapkan. Sebab, halte yang dibangun di median jalan merupakan bagian dari desain utama proyek BRT yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung.
"Bagaimanapun juga itu bagian dari desain BRT. Saya enggak bisa melawan," kata Farhan di Balaikota, Senin(14/9/2026).
Pernyataan itu menggambarkan posisi Pemkot Bandung yang saat ini berada di antara tuntutan masyarakat dan pelaksanaan proyek nasional. Di satu sisi, pemerintah kota harus menyerap berbagai masukan yang muncul selama pembangunan berlangsung. Di sisi lain, konsep dasar BRT yang telah ditetapkan tetap harus dijalankan.
Farhan mengatakan dirinya sudah mengikuti perkembangan proyek tersebut sejak sebelum dilantik menjadi wali kota. Ia bahkan berkali-kali meninjau jalur yang akan dilalui BRT dan membayangkan tantangan yang akan muncul ketika halte dibangun di tengah ruas jalan yang selama ini padat kendaraan dan aktivitas perdagangan.
Menurut dia, kawasan seperti Cicadas, Jalan Jakarta, Ciroyom hingga Pasar Baru memang bukan lokasi yang mudah untuk menerapkan konsep halte median jalan. Namun pemerintah tetap harus menjalankan proyek tersebut untuk melihat apakah sistem yang dirancang benar-benar mampu menjawab persoalan transportasi publik di Kota Bandung.
1. Farhan mengaku khawatir soal keselamatan penumpang
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (IDN Times/Yogi Pasha) Di antara berbagai persoalan yang muncul, aspek keselamatan menjadi perhatian paling besar. Farhan mengaku masih mempertanyakan bagaimana masyarakat nantinya mengakses halte yang berada di tengah jalan, terutama ketika lalu lintas tetap berjalan di kedua sisi koridor.
Kekhawatiran itu muncul ketika pembahasan mengarah pada kemungkinan masyarakat menyeberang langsung menuju halte tanpa menggunakan fasilitas penyeberangan khusus. Farhan mengaku hal tersebut menjadi salah satu aspek yang masih terus dihitung pemerintah.
"Iya, itu dia yang saya khawatirkan," ujarnya saat ditanya mengenai akses masyarakat menuju halte.
Menurut dia, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) belum tentu menjadi solusi yang mudah diterapkan. Banyak ruas jalan di Bandung memiliki lebar terbatas sehingga pembangunan JPO justru berpotensi menghasilkan akses yang terlalu curam dan tidak nyaman digunakan.
Karena itu, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek keselamatan sebelum sistem BRT beroperasi penuh.
"Itu yang lagi kita mau hitung ulang. Kalau memang ternyata membahayakan," kata Farhan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai halte tengah jalan tidak hanya menyangkut desain transportasi, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan pengguna yang hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah.
2. Bandung berkaca pada Medan yang dianggap berhasil
Pembangunan Halte BRT Bandung di kawasan Cicadas, Jalan A Yani yang berada di tengah jalan. (IDN Times/Yogi Pasha) Meski mengakui masih ada sejumlah kekhawatiran, Farhan menilai konsep halte tengah jalan bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Ia berkaca pada Kota Medan yang telah lebih dulu menerapkan sistem serupa.
Menurut dia, Medan memiliki karakteristik yang relatif mirip dengan Bandung. Kepadatan lalu lintas, jumlah penduduk, hingga lebar jalan dinilai tidak jauh berbeda sehingga pengalaman kota tersebut menjadi salah satu referensi dalam penerapan BRT di Bandung.
Farhan mengaku sudah tiga kali mengunjungi Medan untuk melihat langsung bagaimana sistem tersebut berjalan. Dari pengamatannya, pembangunan memang menghadirkan tantangan besar pada awal pelaksanaan. Namun setelah sistem beroperasi, masyarakat mulai merasakan manfaatnya.
"Yang ukurannya persis sama itu Kota Medan. Saya sudah tiga kali ke Kota Medan. Kelihatannya berhasil. Kepadatannya sama, jumlah penduduknya sama, luas wilayahnya sama," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa halte tengah jalan di Medan tidak menggunakan JPO. Karena itu, pemerintah Bandung masih mempelajari berbagai aspek teknis agar konsep serupa dapat diterapkan tanpa menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.
3. Parkir dan feeder angkot jadi tantangan
Angkot Listrik Kota Bandung yang diproduksi PT Marlip menjalani uji coba. (IDN Times/Yogi Pasha) Farhan menilai persoalan yang akan dihadapi Bandung tidak berhenti pada pembangunan halte. Setelah sistem berjalan, tantangan berikutnya adalah mengubah pola mobilitas masyarakat yang selama ini bergantung pada kendaraan pribadi dan parkir di badan jalan.
Menurut dia, alasan halte ditempatkan di median jalan adalah agar aktivitas ekonomi di sisi kiri dan kanan jalan tidak terganggu. Namun konsekuensinya, koridor BRT harus steril dari kendaraan yang parkir di badan jalan.
Karena itu, Pemkot Bandung mulai menyiapkan skema untuk menarik investor swasta membangun fasilitas parkir di sekitar koridor BRT. Kawasan seperti Kiaracondong, Kosambi, Asia Afrika, Ciroyom, Pasar Baru, Stasiun Hall hingga Tegallega diperkirakan menjadi titik yang membutuhkan dukungan fasilitas parkir baru.
"Ini yang sangat menantang nanti. Kami akan melakukan penawaran terbuka kepada calon investor yang akan membangun fasilitas parkir di titik-titik sekitar koridor BRT," ujar Farhan.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem feeder yang akan terintegrasi dengan koridor utama BRT. Dalam skema tersebut, angkot akan berfungsi sebagai pengumpan penumpang menuju jalur utama. Pemkot Bandung juga sedang mendorong peremajaan armada agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem transportasi yang baru.
Bagi Farhan, berbagai tantangan itu akan menjadi bagian dari proses panjang transformasi transportasi publik di Bandung. Namun untuk saat ini, satu hal yang dipastikan tidak berubah adalah pembangunan halte di tengah jalan tetap berjalan, meski perdebatan mengenai keselamatan dan dampaknya terhadap ruang kota masih terus berlangsung.
