Pemkot Bandung Ajukan Anggaran Operasional BPBD Rp30 Miliar

Farhan menegaskan, Perda pembentukan BPBD tersebut sudah rampung di mana nantinya akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Jabar, Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Kementerian Dalam Negeri untuk masalah personel.

"Dari mulai kepalanya sampai ke level stafnya, kami lagi menunggu persetujuan teknis, menunggu persetujuan BKN, dan lain-lain. Nah, setelah personel sudah aman, kami tinggal mencairkan anggarannya dari perubahan," katanya. 

Kemudian, Pemkot Bandung nanti akan mencari lokasi yang strategis untuk kantor BPBD Kota Bandung. Hal ini dilakukan karena nomenklatur juga sudah berpisah dengan Diskar PB Kota Bandung.

"Targetnya tahun ini bisa operasional, sudah masuk ke anggaran perubahan soalnya. Masuk ke anggaran perubahan yang akan diusulkan sehingga bulan Agustus sudah bisa ketok," ucapnya.

Farhan menilai, kehadiran BPBD sangat penting di Kota Bandung, karena potensi bencana alam seperti banjir, longsor, dan pohon tumbang cukup tinggi terutama saat musim hujan dan cuaca ekstrem.

"BPBD itu koordinator, jadi contohnya gini kemarin ada pohon tumbang di Dago itu salah satu bencana. Nah karena enggak ada BPBD maka wali kota yang turun tangan langsung minta Bina Marga menurunkan alat berat, Damkar, Dinas Pemukiman, semuanya gitu. Nah nanti mah oleh BPBD," kata Farhan.

Sebelumnya, Farhan mengatakan, kesiapan personel dan peralatan kebencanaan di Kota Bandung sudah cukup baik, namun yang perlu ditingkatkan adalah kesiapan masyarakat. Edukasi dan keterlibatan warga harus diperkuat agar masyarakat tak hanya responsif dalam penanganan, tapi juga aktif dalam pencegahan.

"Bandung ini berada di atas patahan. Kita harus terbiasa hidup di wilayah rawan bencana, dan itu artinya kita harus siap secara mental, pengetahuan, dan tindakan," tuturnya.