Pemerintah Targetkan KLA Berkualitas, Jawab Tantangan Era Digital
- Hampir 70 persen daerah di Indonesia punya sistem perlindungan anakDari total 355 daerah penerima penghargaan, 22 memperoleh predikat Utama, 69 berpredikat Nindya, 125 Madya, dan 139 Pratama. Data ini menunjukkan bahwa hampir 70 persen daerah di Indonesia telah memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak.
- Reformasi layanan publik perkuat fondasi KLA di daerahPertumbuhan KLA tahun 2025 tak lepas dari dua reformasi kelembagaan besar. Pertama, efektivitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mulai berjalan optimal sejak Januari 2025.
- Hadapi tantangan digital, pemerintah
Bandung, IDN Times – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai bagian dari agenda nasional dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak. Sejalan dengan arah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, program KLA kini menjadi salah satu pilar utama pembangunan manusia unggul untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam periode Oktober 2024 hingga November 2025, pemerintah mencatat pertumbuhan signifikan jumlah daerah layak anak. Penguatan dilakukan melalui sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan hak anak terintegrasi dalam sistem tata kelola pembangunan.
Pada Agustus 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2025 kepada 355 daerah, jumlah tertinggi sejak program ini berjalan.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa evaluasi KLA bukan sekadar ajang penilaian prestasi. “Evaluasi KLA adalah refleksi untuk terus memperkuat kualitas kebijakan daerah. Dengan masuknya KLA ke dalam RPJMN 2025–2029, pencapaian daerah mencerminkan komitmen bersama antara pusat dan daerah,” ujarnya.
1. Hampir 70 persen daerah di Indonesia punya sistem perlindungan anak
Dari total 355 daerah penerima penghargaan, 22 memperoleh predikat Utama, 69 berpredikat Nindya, 125 Madya, dan 139 Pratama. Data ini menunjukkan bahwa hampir 70 persen daerah di Indonesia telah memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak.
Selain itu, 13 provinsi menerima Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila 2025) atas komitmen mereka dalam menggerakkan kebijakan KLA secara sistematis. Pemerintah menilai capaian ini merupakan bukti bahwa pelindungan anak tidak lagi dipandang sebagai urusan sektoral, melainkan gerakan lintas wilayah yang terstruktur dan berkelanjutan.
Daerah seperti Sragen, yang mempertahankan predikat Utama, dan Rembang, yang enam kali berturut-turut meraih predikat Nindya, menjadi contoh keberhasilan tata kelola yang konsisten dan kolaboratif.
2. Reformasi layanan publik perkuat fondasi KLA di daerah
Pertumbuhan KLA tahun 2025 tak lepas dari dua reformasi kelembagaan besar. Pertama, efektivitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mulai berjalan optimal sejak Januari 2025. Kehadiran unit layanan ini memungkinkan pendampingan korban kekerasan dilakukan secara cepat dan dekat dengan masyarakat.
Kedua, penerapan Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Partisipasi Anak melalui Forum Anak, yang mendorong keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan ini menjadi pionir dalam memastikan suara anak terdengar dalam pengambilan keputusan publik.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas predikat KLA, mendorong daerah Pratama dan Madya naik ke level Nindya dan Utama.
3. Hadapi tantangan digital, pemerintah dorong kota layak tumbuh dan layak dicintai anak
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam Penganugerahan KLA 2025 menekankan tantangan yang kini dihadapi: digitalisasi dan meningkatnya screen time anak Indonesia yang mencapai rata-rata 7,5 jam per hari.
Menurutnya, kota tidak hanya harus layak huni, tetapi juga layak tumbuh dan layak dicintai oleh anak-anak. Pemerintah mendorong daerah menyediakan ruang publik aman seperti taman bermain, jalur sepeda, dan ruang rekreasi ramah anak untuk menyeimbangkan interaksi virtual dan sosial.
Tahun 2025 juga menjadi masa transisi menuju Rencana Aksi Nasional (RAN) KLA 2025–2029, serta pembaruan Perpres Nomor 25 Tahun 2021 agar isu inklusivitas digital dan disabilitas lebih eksplisit tercantum dalam kebijakan nasional.
Dengan kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, hingga anak-anak sendiri—Indonesia berupaya membangun generasi yang terlindungi sekaligus berdaya.
