Pemerintah-Kadin Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi.

“Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujar Airlangga, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Selasa (13/1/2026).

Ia menyampaikan bahwa sektor pertanian dan pangan telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Produksi beras Indonesia pada tahun lalu tercatat mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton, di tengah inflasi pangan 6,21 persen dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Airlangga juga menyoroti tantangan perubahan iklim yang menekan produksi pangan nasional, termasuk dampak El Nino dan La Nina pada 2024 yang menurunkan produksi padi sekitar 4 juta ton.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming serta memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan APBN sebesar Rp335 triliun.

Dalam konteks kolaborasi, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan komitmen dunia usaha dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

“Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan. Salah satunya melalui program MBG, di mana sekitar seribu dari target 30 ribu SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anin.

Dari sisi kebijakan, Staf Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian menilai Indonesia telah mencatat capaian signifikan, termasuk keberhasilan swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target awal.

“Presiden sejak awal menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun. Ini menunjukkan keseriusan dan tekanan kerja yang luar biasa di sektor pertanian,” kata Sam.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi ketahanan pangan.

“Ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika didukung kepastian hukum yang kuat, mulai dari hulu hingga hilir. Dari petani, korporasi, hingga investor membutuhkan ekosistem hukum yang jelas dan terintegrasi,” ujarnya.

Melalui forum Road to JFSS 2026 ini, pemerintah dan pelaku usaha meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Inisiatif seperti Inclusive Closed Loop System dinilai mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian perdesaan sekaligus memperkuat keberlanjutan program pangan.

Dengan waktu persiapan yang masih panjang, JFSS 2026 diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan melahirkan roadmap konkret dan terukur. Upaya kolektif lintas sektor ini menjadi langkah penting menuju ketahanan pangan yang berdaulat dan berkelanjutan.