Pemerintah Bakal Batasi Tar Rokok, DPRD Jabar Minta Dikaji Dulu

Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi para petani tembakau, khususnya di wilayah Jabar. Seharusnya, kata dia, pemerintah mendukung perekonomian dari para petani tersebut.

"Kalau kemudian di sektor pertanian ini diberlakukan kebijakan maupun peraturan-peraturan yang sangat memberatkan, ya tentu akan melumpuhkan perekonomian masyarakat bawah," kata dia.

"Itu akan menjadi kontribusi untuk kemiskinan baru nantinya, terutama sekali pengangguran terbuka. Kalau sampai dengan peraturan yang tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat diberlakukan," katanya.

Salah satu yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah kepada para petani tembakau yaitu memberikan pendampingan agar hasilnya bisa berkualitas. Sehingga, kata Bambang, akan berdampak luas kepada pembangunan.

Mengenai adanya protes dari para petani tembakau, Bambang mengungkapkan, nantinya segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membuka ruang diskusi dan audiensi.

"Kalau memang ada ruang untuk diskusi dengan kami, kami sangat senang dan terbuka sekali. Sehingga informasinya akan lebih komprehensif yang akan kami terima, kan gitu," kata dia.

Sebelumnya, perwakilan petani tembakau dari sejumlah daerah di Jawa Barat menyatakan penolakan terhadap sejumlah rancangan aturan yang sedang dibahas pemerintah pusat terkait sektor hasil tembakau.

Mereka menilai kebijakan yang diusulkan berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha pertanian tembakau dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada komoditas tersebut.

Penolakan disampaikan dalam forum rembuk petani bertajuk Saung Sawala: Menjaga Kedaulatan Tembakau Tatar Sunda yang digelar di Sumedang.

Dalam forum itu, petani menyampaikan kekhawatiran terhadap usulan penyeragaman kemasan produk tembakau, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta aturan lain yang dinilai dapat berdampak pada penyerapan hasil panen.

“Kami memperjuangkan penghidupan. Mengapa ada rancangan aturan seperti pembatasan kadar nikotin dan penyeragaman kemasan yang dianggap bisa mematikan tembakau, padahal ini sumber ekonomi petani,” ujar Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat, Sambas, melalui siaran pers diterima IDN Times, Jumat (12/6/2026).

Menurut Sambas, selama ini hasil budidaya petani tembakau masih terserap industri hasil tembakau sehingga perubahan aturan dinilai perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan.

"Tembakau merupakan sumber ekonomi petani dan sampai saat ini hasil budidayanya masih diserap industri," kata dia.