Pemda di Jabar Diminta Alokasikan 7,5 Persen APBD 2027 untuk Infrastruktur

16 Apr 2026, 18:24 WIB

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat. IDN Times/Debbie Sutrisno

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh pemda kabupaten dan kota mengalokasikan 7,5% APBD 2027 untuk pembangunan infrastruktur agar selaras dengan prioritas provinsi.
Pendanaan diarahkan dari pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dikembalikan ke masyarakat melalui pembangunan jalan, trotoar, halte, taman, hingga drainase di tiap daerah.
Dedi menegaskan tidak akan menyetujui RAPBD tanpa alokasi 7,5% tersebut dan memastikan program tetap berjalan meski terjadi penurunan transfer keuangan daerah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

16 April 2026

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan 7,5 persen APBD 2027 bagi pembangunan infrastruktur.

APBD 2027

Dedi berencana mencermati rancangan APBD 2027 dari setiap daerah agar penyelarasan alokasi infrastruktur sebesar 7,5 persen dapat terwujud.

kini

Kondisi anggaran daerah disebut tengah memprihatinkan akibat pemotongan transfer keuangan, namun pemerintah provinsi menegaskan komitmen untuk tetap meningkatkan layanan publik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Gubernur Jawa Barat menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi tersebut untuk mengalokasikan 7,5 persen APBD tahun 2027 khusus bagi pembangunan infrastruktur.
Who?
Instruksi disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada para bupati dan wali kota di wilayah Jawa Barat.
Where?
Pernyataan disampaikan di Bandung, Jawa Barat, dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi.
When?
Kebijakan diumumkan pada Kamis, 16 April 2026, dengan target penerapan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027.
Why?
Kebijakan ini bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota serta memperbaiki kondisi infrastruktur jalan hingga ke tingkat desa.
How?
Pemerintah daerah diminta mengambil alokasi dari pendapatan asli daerah, terutama pajak kendaraan bermotor, dan wajib mencantumkannya dalam rancangan APBD masing-masing untuk mendapat persetujuan gubernur.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Gubernur Dedi di Jawa Barat bilang semua bupati dan wali kota harus pakai uang 7,5 persen buat bangun jalan dan tempat umum. Uangnya dari pajak mobil dan motor. Sekarang uang daerah lagi sedikit, tapi Pak Dedi mau tetap bikin jalan bagus sampai ke desa. Katanya biar orang desa juga senang dan bisa jalan enak.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Instruksi Gubernur Jawa Barat agar setiap daerah mengalokasikan 7,5 persen APBD untuk infrastruktur menunjukkan komitmen kuat terhadap pemerataan pembangunan. Upaya ini menegaskan pentingnya keselarasan visi antara provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus memastikan hasil pajak kendaraan bermotor kembali dirasakan masyarakat melalui perbaikan jalan, trotoar, taman, dan fasilitas publik lainnya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan 7,5 persen anggaran APBD 2027 untuk infrastruktur. Hal itu dilakukan agar adanya keselarasan prioritas pembangunan di Jabar.

Menurutnya APBD provinsi harus linear dengan APBD kabupaten/kota guna membangun kesamaan visi pembangunan. Apalagi, saat ini kondisi anggaran tengah memprihatinkan di tengah pemotongan transfer keuangan daerah, sehingga kerap menjadi alasan daerah untuk menahan belanja publik.

"Sudah deh, kita sama-sama prihatin. Bupati wali kota, sama saja gubernur juga tengah prihatin. Tapi jangan ngomong anggaran kurang, sama saja," ujar Dedi, Kamis (16/4/2026).

1. Pemda di Jabar wajib mengalokasikan 7,5 persen APBD 2027

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Alokasi 7,5 persen sendiri direncanakan akan dikejar dari target pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. Hal ini pun sempat disampaikan dalam Musrenbang kemarin.

"Maka ketaaan bupati wali kota menganggarkan 7,5 persen anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan adalah sebuah keharusan," ucapnya.

2. Dedi Mulyadi ancam rekomendasi RAPBD tidak akan diteken

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dedi berencana mencermati rancangan APBD 2027 dari setiap kabupaten kota agar penyelarasan ini terwujud. Sebab, jika kemantapan jalan di sebuah daerah sudah baik, kata dia, anggaran tersebut kemudian akan dialokasikan untuk pembenahan trotoar, halte, taman hingga drainase kabupaten kota.

"Nah itu terkoneksikan, kalau nggak 7,5 persen maka saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD," katanya.

Lebih lanjut, Dedi meyakini langkah bisa mewujudkan konektifitas yang solid hingga tingkat desa, sehingga masyarakat di pedesaan tidak mengeluhkan lagi kualitas jalan desa yang buruk.

3. Jangan sampai masyarakat desa ketinggalan infrastruktur

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Saat ini, kata dia, anggaran desa mengalami penurunan, sehingga provinsi dan kabupaten kota harus turut menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat desa.

"Jangan sampai masyarakat desa mengalami ketertinggalan layanan infrastruktur pemerintah. Mereka berhak untuk mendapat hidup dan infrastruktur yang layak seperti pusat kota," ucapnya.

Dedi memastikan rencana ini tidak akan terganggu dengan adanya penurunan TKD bahkan dana bagi hasil yang belum dibayarkan.

"Apa pun yang dialami oleh provinsi tidak akan menyurutkan kami untuk terus bekerja, melayani masyarakat, dan meningkatkan anggaran layanan publik kita. Tidak akan pernah terkurangi, bahkan terus meningkat," kata dia.