Pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon Dikebut, Target Operasi Dimajukan

11 Apr 2026, 10:40 WIB

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (01/10/2025). (IDN Times/IDN Times Dini Suciatiningrum)

Intinya Sih

Pemerintah Kabupaten Cirebon mempercepat target operasional Sekolah Rakyat dari Agustus menjadi 20 Juni 2026 meski progres pembangunan baru mencapai 10 persen pada awal April.
Percepatan proyek dilakukan dengan menambah tenaga kerja dan jam operasional, disertai rekayasa lalu lintas untuk mengurangi dampak terhadap warga di kawasan padat penduduk.
Dinas Sosial memastikan data calon siswa sudah tersedia melalui DTSEN tanpa pendaftaran umum, menyasar masyarakat miskin dan rentan dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Cirebon, IDN Times - Pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, baru mencapai progres sekitar 10 persen hingga awal April 2026.

Meski masih sesuai jadwal penyelesaian pada Agustus mendatang, pemerintah daerah kini mendorong percepatan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat mulai beroperasi lebih cepat, yakni pada 20 Juni 2026.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan capaian pembangunan tersebut merupakan laporan terbaru dari pelaksana proyek kepada pemerintah pusat.

Dorongan percepatan, menurut dia, muncul setelah pembahasan dalam rapat koordinasi lintas pihak pada awal pekan ini.

“Per tanggal 8 April progresnya sudah 10 persen. Secara jadwal sebenarnya masih sesuai target Agustus, tetapi ada dorongan agar bisa dimanfaatkan lebih cepat, yakni 20 Juni,” ujar Hafidz, Jumat (10/4/2026).

1. Progres awal dan tekanan percepatan

Seorang siswa Sekolah Rakyat Prof Soeharso Solo menyantap makan nasi kotak saat berada di kamar asramanya. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Hafidz mengatakan, keputusan mempercepat target operasional menandakan adanya tekanan terhadap pelaksana proyek untuk meningkatkan ritme kerja.

Langkah percepatan akan ditempuh melalui intensifikasi pekerjaan di lapangan, termasuk penambahan tenaga kerja dan jam operasional.

Konsekuensinya, aktivitas pembangunan dipastikan akan lebih padat dibandingkan rencana awal. Hal ini membuka potensi gangguan di sekitar lokasi proyek yang berada di kawasan permukiman cukup rapat.

Pemerintah daerah, kata Hafidz, menyadari risiko tersebut. Oleh karena itu, dukungan masyarakat menjadi faktor penting agar percepatan tidak memicu konflik sosial di lingkungan sekitar.

“Kami meminta pengertian warga karena aktivitas pembangunan kemungkinan meningkat. Ini bagian dari upaya agar sekolah bisa segera digunakan,” katanya.

2. Dampak ke lingkungan dan rekayasa akses

Para menteri menyapa siswa Sekolah Rakyat di Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (14/7/2025) (IDN Times/Linna Susanti)

Hafidz menjelaskan, lokasi pembangunan yang berada di tengah kawasan padat penduduk menjadi tantangan tersendiri. Mobilisasi material dan alat berat berpotensi mengganggu lalu lintas lokal serta aktivitas harian warga.

Untuk mengantisipasi hal itu, pelaksana disebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Pengaturan akses keluar-masuk kendaraan proyek serta rekayasa lalu lintas disiapkan guna meminimalkan dampak.

"Namun demikian, percepatan proyek kerap menghadirkan dilema klasik antara kebutuhan pembangunan dan kenyamanan warga. Dalam konteks ini, transparansi serta komunikasi menjadi kunci agar percepatan tidak menimbulkan resistensi sosial," katanya.

3. Data siswa sudah siap, tanpa pendaftaran umum

Siswa Sekolah Rakyat Muhammad Glensky (13) di asrama Sentra Handayani Jakarta Timur (IDN Times Dini Suciatiningrum)

Ditambahkan Hafidz, di tengah progres fisik yang masih awal, kesiapan operasional justru diklaim lebih maju, terutama terkait data calon peserta didik.

Dinas Sosial memastikan, basis data siswa Sekolah Rakyat telah tersedia dan tidak memerlukan proses pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya.

Program ini secara khusus menyasar kelompok masyarakat miskin dan rentan yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Data tersebut bersumber dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola pemerintah pusat.

“Database siswa sudah ada karena ini program khusus. Sumbernya dari DTSEN, jadi kami tinggal menindaklanjuti sesuai arahan,” ujar Hafidz.

Terkait daya tampung, kapasitas Sekolah Rakyat masih dalam tahap finalisasi. Namun, estimasi sementara menunjukkan sekolah ini dapat menampung sekitar seribu siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas.

Hafidz menegaskan, instansinya tidak terlibat dalam aspek teknis pembangunan fisik. Peran Dinas Sosial difokuskan pada penyediaan data serta memastikan calon siswa sesuai dengan kriteria program.

“Untuk pembangunan fisik itu ranah pelaksana. Kami fokus pada data sosial dan kesiapan siswa agar program tepat sasaran,” katanya.