Panen Raya Datang Lebih Cepat, Harga Gabah Diusulkan Naik
Bandung, IDN Times - Pemerintah pusat memastikan waktu panen raya akan maju ke bulan Februari 2025. Hal itu terjadi karena adanya program pemerintah yang berjalan efektif yaitu pompanisasi untuk bidang pertanian.
Diketahui, pompanisasi adalah program irigasi sawah dari Kementerian Pertanian yang menggunakan sistem pipa terpasang dari sungai serta air tanah ke sawah-sawah. Program ini sendiri sudah dimanfaatkan oleh petani di beberapa daerah di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, dengan adanya program tersebut panen raya akan maju.
"Panen nanti akan maju, biasanya panen raya itu Maret-April, ini panen raya akan bergeser. Kami ada pompanisasi dan lain-lain," ucap Zulhas di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (24/12/2024).
1. Hasil pertanian harus diserap deng baik
Meski mengalami percepatan dalam masa panen, Zulhas meminta agar gabah dari para petani bisa diserap, salah satunya oleh perusahaan BUMN hingga Bulog. Menurutnya, hal itu harus jadi perhatian khusus pemerintah daerah.
"Bulog kami sudah rapat tadi, dimonitor betul oleh kepala daerah, bupati atau Dinas Pertanian. Jangan sampai nanti Februari 2024, dan Maret 2024 panen raya, petani gabahnya tidak terserap," ujarnya.
2. Harga diusulkan bisa naik
Selain itu, Zulhas juga sudah merundingkan harga untuk harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG). Adapun hasilnya nantinya akan diserahkan kepada presiden untuk diputuskan besaran pastinya berapa.
"Harga kami sudah runding antara Rp6.500 sampai Rp7.500. Nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk kami putuskan harga gabah. Jadi akan naik harga gabah, nanti kita lihat bareng-bareng," katanya.
3. Pemerintah pusat akan intervensi bangun irigasi
Sebelumnya, Zulhas bertemu langsung dengan seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat. Ia menyampaikan ada delapan poin penting dalam mendukung swasembada pangan.
Dari delapan poin ini salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu soal irigasi hingga ketersediaan pupuk.
Menurutnya, pemerintah pusat akan mengintervensi pembangunan irigasi dari kabupaten dan kota yang tidak memiliki biaya untuk membangunnya.
"Dulu kewajiban bupati dan gubernur untuk membangun, sekarang itu dilaporkan kalau tidak ada anggaran daerah maka pusat yang akan membangun irigasi," ujar Zulhas usai kegiatan.
Persoalan pupuk juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, pemerintah pusat memangkas rantai pasok pupuk yang kadang baru tersedia saat panen. Ke depan pupuk akan langsung diberikan kepada kelompok tani, kios hingga pengecer langsung.
Dengan begitu, ia meminta seluruh kabupaten dan kota termasuk provinsi mengawasi betul penyebarannya.
"Jadi kami minta dimonitor, jangan sampai ada di daerah, di manapun tanam pupuknya tidak ada," katanya.
