Zulhas Bertemu Kepala Daerah se-Jabar, Bahas Swasembada Pangan
Bandung, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumpulkan seluruh Kepala daerah di Jawa Barat untuk membahas Swasembada Pangan Nasional. Kegiatan ini digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (24/12/2024).
Selain Kepala daerah, kegiatan ini turut dihadiri beberapa menteri terkait pangan. Dalam pembahasannya, Zulhas menyampaikan ada delapan poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, beberapa di antaranya seperti soal irigasi hingga ketersediaan pupuk.
Menurutnya, pemerintah pusat akan mengintervensi pembangunan irigasi dari kabupaten dan kota yang tidak memiliki biaya untuk membangunnya.
"Dulu kewajiban bupati dan gubernur untuk membangun, sekarang itu dilaporkan kalau tidak ada anggaran daerah maka pusat yang akan membangun irigasi," ujar Zulhas, usai kegiatan.
1. Pemerintah pusat pangkas rantai distribusi pupuk
Persoalan pupuk juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, pemerintah pusat memangkas rantai distribusi pupuk yang kadang baru tersedia saat panen.
Ke depan pupuk akan langsung diberikan kepada kelompok tani, kios hingga pengecer langsung. Dengan begitu, ia meminta seluruh kabupaten dan kota termasuk provinsi mengawasi betul penyebarannya.
"Jadi kami minta di-monitoring, jangan sampai ada di daerah di mana pun ada tanamannya tapi tidak ada pupuknya," katanya.
2. Stok pangan dan harga harus terjaga saat Nataru 2025
Zulhas juga membahas soal stabilitas harga jelang Natal dan tahun baru 2024/2025. Ia meminta pemerintah daerah bisa menjaga harga pangan agar tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Selain itu stok pangan juga harus terpenuhi.
"Kami turut membahas mengenai ketersediaan pangan dan harga, karena ini masa Natal dan tahun baru, di mana stok dan stabilisasi harga harus terjaga," katanya.
3. Evaluasi akan dilakukan pemerintah pusat
Dengan sudah adanya beberapa arahan tersebut, Zulhas mengatakan, pemerintah pusat akan terus melakukan monitoring dan akan mengevaluasi kinerja selama tiga bulan mendatang. Ia berharap pemerintah daerah bisa segera memenuhi arahan dari pemerintah pusat.
"Irigasi yang dibangun, bagaimana pelaksanaan pupuk, bagaimana pelaksanaan tambak dan lain-lain, kami akan evaluasi mungkin tiga bulan mendatang. Kami akan monitor terus," kata dia.
