Pemkot Bandung Gencarkan Penertiban PKL, Jalan Cicadas Jadi Prioritas

16 Mei 2026, 09:23 WIB

Azzis Zulkhairil

Pemkot Bandung Gencarkan Penertiban PKL, Jalan Cicadas Jadi Prioritas

16 Lapak PKL di Jalur BRT yang Tak Terpakai di Cicadas Diangkut Satpol PP. (Dok Diskominfo Bandung)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemkot Bandung terus menertibkan PKL dan bangunan liar di trotoar, dengan fokus utama pada kawasan Cicadas Market yang akan menjadi jalur Bus Rapid Transit (BRT).
Satpol PP menggandeng berbagai pihak untuk menata kota, termasuk penertiban parkir liar dan pengembalian fungsi trotoar sebagai ruang publik bagi pejalan kaki.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut membantu penertiban bangunan liar di wilayah milik provinsi, sejalan dengan koordinasi bersama Pemkot Bandung untuk menciptakan tata kota yang lebih tertib.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung memastikan akan terus menertibkan dan membongkar bangunan liar milik pedagang kaki lima (PKL) yang berada di trotoar dan juga tempat dilarang lainnya, sesuai dengan peraturan daerah (perda). Pembongkaran ini akan berlanjut ke beberapa kawasan strategis lainnya.

Satpol PP Kota Bandung telah menertibkan bangunan liar dan lapak PKL di kawasan Jalan Gatot Subroto. Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang publik dan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.

"Pada prinsipnya kami akan terus melakukan kegiatan penertiban dan penataan kota ini tidak hanya di Gatot Subroto," ujar Bambang, pada Sabtu (16/5/2026).

1. Jalan Cicadas akan ditertibkan seluruhnya

16 Lapak PKL di Jalur BRT yang Tak Terpakai di Cicadas Diangkut Satpol PP. Dok Diskominfo Bandung

Dia menyebut, sejumlah kawasan yang akan menjadi fokus penataan di antaranya Cicadas Market, Jalan Banten, Panjunan, Astana Anyar, Pajagalan, kawasan Monumen Perjuangan (Monju), sekitar Gedung Sate, hingga kawasan sekitar kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) Jl Dipati Ukur.

Menurut Bambang, penataan di kawasan Cicadas Market menjadi salah satu prioritas karena Jalan Ahmad Yani nantinya akan menjadi jalur lintasan Bus Rapid Transit (BRT).

"Kami sedang melakukan pendekatan kepada masing-masing koordinator PKL. Bagaimanapun juga Jalan Ahmad Yani yang menjadi lokasi Cicadas Market itu akan menjadi lokus BRT juga. Pasti nantinya akan kami tertibkan," katanya.

Pendekatan persuasif dan sosialisasi, kata Bambang, akan terus dilakukan kepada para koordinator maupun pedagang sebelum proses penertiban dilaksanakan.

2. Parkir liar pun akan ikut ditertibkan

16 Lapak PKL di Jalur BRT yang Tak Terpakai di Cicadas Diangkut Satpol PP. Dok Diskominfo Bandung

Satpol PP Kota Bandung, lanjut Bambang, juga menggandeng berbagai pihak dalam proses penataan kawasan, mulai dari kewilayahan, Satgas PKL, hingga Diskop UKM.

"Kami tetap melakukan edukasi, pendekatan, kerja sama dengan KUKM dan Satgas PKL. Bagaimana kami melakukan penataan kota ini agar betul-betul nyaman buat warga masyarakat," ujarnya.

Selain PKL, Bambang juga menyoroti keberadaan parkir liar dan bangunan yang berdiri di atas trotoar maupun saluran air. Dia menegaskan trotoar harus kembali difungsikan untuk pejalan kaki.

3. Pemkot Bandung izinkan Pemprov Jabar untuk ikut menata Kota Bandung

Penolakan pembangunan BRT oleh pedagang kaki lima di cicadas dan Kosambi. IDN Times/Istimewa

Di sisi lain, Bambang turut mengapresiasi para PKL di kawasan Jalan Ibu Inggit yang dinilai kooperatif dalam mendukung penataan kawasan heritage tersebut.

Ia berharap, penataan kawasan dapat berjalan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk RT, RW, tokoh masyarakat, dan warga sekitar agar hasil penataan dapat bermanfaat untuk semua.

Selain Pemkot Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun ikut turun tangan menertibkan beberapa bangunan liar di beberapa jalan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, penertiban ini sudah dikoordinasikan dengan Pemkot Bandung.

"Saya sebetulnya sudah kesepakatan dengan pak gubernur sejak sebulan yang lalu. Pak gubernur sudah meminta kami untuk menyampaikan bangunan wilayah dengan bangunan liar yang mana saja yang beliau akan bantu untuk dibongkar," kata Farhan di Bandung, Kamis (14/5/2026).

"Pada akhirnya kami sepakat bahwa yang akan dibongkar adalah bangunan liar yang berada di seputaran kantor milik pemerintah provinsi dulu," lanjutnya.

Pemkot Bandung sudah mensosialisasikan kepada para pedagang terdampak penertiban itu untuk membongkar secara mandiri bangunan miliknya. Hanya saja memang ada puluhan bangunan yang belum dibongkar, sampai akhirnya dibereskan oleh petugas Satpol PP.

"Kami juga melakukan edukasi kepada para warga yang masih punya bangunan liar agar sukarela melakukan pembongkarannya sendiri," ujarnya.