Ombudsman Minta Kepala Daerah Terpilih di Jabar Perkuat Layanan Publik

Dan pun menyebut Ombudsman mengapresiasi berbagai inovasi pemda di Jabar untuk mendekatkan akses pelayanan publik ke masyarakat lewat keliling maupun di mal pelayanan publik.

"Pimpinan daerah diharapkan bisa memperkuat cakupan pelayanan publik tak hanya pada pembangunan fisik saja, melainkan peningkatan kualitas pelayanan publik barang, jasa, dan administrasi yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

"Terutama pelayanan bagi kelompok rentan yang memerlukan bantuan dari pemerintah dalam mengakses pelayanan publik," ucapnya. 

Selain itu, lanjut Dan, dukungan konkret pimpinan daerah dengan memasukkan rencana peningkatan kualitas semua jenis pelayanan publik dalam rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kemudian, pimpinan daerah juga diminta memberi perhatian dan dukungan konkret kepada Tim Akselerasi Pelayanan Publik berupa pembentukan regulasi, anggaran, dan pengembangan kapasitas pelaksana pelayanan publik di daerah masing-masing.

"Kami secara persuasif mendorong kesadaran penyelenggara pelayanan publik untuk menyelesaikan laporan secara internal. Hasil pemeriksaan laporan masyarakat sepanjang 2024," katanya.

Para pimpinan daerah sangat penting untuk mendorong perangkat daerah menyelesaikan pengaduan. Terutama, terhadap laporan yang berpotensi berdampak luas.

"Kewenangan pimpinan daerah sangat penting dalam memenuhi saran hasil pemeriksaan berupa perbaikan sistem pelayanan publik secara sistemik agar maladministrasi tidak berulang lagi," ucapnya.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk menerapkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk menguatkan kelembagaan dan mekanisme penanganan pengaduan di pemerintah daerah secara terintegrasi.

Laporan masyarakat yang masuk dalam tahap pemeriksaan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat pada 2024, sekitar 52 persen terkait dugaan maladministrasi prosedur pelayanan, yaitu dugaan tidak memberikan pelayanan. 

Kemudian, penundaan pelayanan yang berlarut. Hal itu menunjukkan penerapan penyelenggaraan pelayanan publik masih belum merata di setiap perangkat daerah atau lembaga penyelenggara pelayanan publik.