OJK Ingin Cuan Wisata Waduk Darma Tak Berhenti di Destinasi
- OJK Cirebon mendorong Desa Jagara memanfaatkan aktivitas wisata Waduk Darma melalui literasi dan akses layanan keuangan yang sesuai bagi warga serta pelaku usaha.
- Jagara ditetapkan sebagai Desa Ekosistem Keuangan Inklusif 2026, dengan pendekatan product matching untuk mendukung kebutuhan modal, tabungan, dan transaksi masyarakat.
- BUMDes dan UMKM diharapkan menangkap belanja wisatawan lewat kuliner, perdagangan, dan jasa, sambil memperkuat pengelolaan pendapatan serta memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga.
Kuningan, IDN Times - Aktivitas pariwisata di kawasan Waduk Darma membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Desa Jagara, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Peluang itu kini diarahkan untuk memperkuat usaha warga melalui akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Agus Muntholib mengatakan Jagara memiliki modal ekonomi karena berada di sekitar kawasan wisata. Aktivitas wisatawan ikut menggerakkan usaha kuliner, perdagangan, jasa, UMKM, hingga unit usaha yang dikelola badan usaha milik desa (BUMDes).
“Yang kita bangun adalah ekosistem, bagaimana masyarakat memiliki literasi yang baik, mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dan mampu memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi produktif,” ujar Minggu (6/9/2026).
1. Dari transaksi ke usaha produktif
Waduk Darma, Kuningan, Jawa Barat (google.com/maps/Ani Ekade) Jagara ditetapkan sebagai Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) dalam Festival BUMDes Jawa Barat 2026. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal di tingkat desa.
Agus menjelaskan kebutuhan finansial masyarakat berbeda-beda sesuai karakter usahanya. Pelaku UMKM dapat membutuhkan modal kerja, sementara masyarakat lainnya memerlukan tabungan atau layanan transaksi untuk mendukung kegiatan sehari-hari.
Karena itu, OJK mendorong pendekatan product matching, yakni mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan yang relevan.
Menurut Agus, kesesuaian produk menjadi penting agar fasilitas keuangan benar-benar menunjang kegiatan ekonomi.
“Literasi keuangan menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi desa. Masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap uang, tetapi juga kemampuan mengelola pendapatan, menentukan prioritas pengeluaran, memperhitungkan kewajiban, dan mengantisipasi risiko keuangan,” katanya.
2. BUMDes dan UMKM jadi penggerak
Waduk Darma, Kuningan, Jawa Barat (instagram.com/mohdianfirdaus_29) Keberadaan BUMDes dan UMKM membuat perputaran ekonomi di Jagara tidak hanya bergantung pada aktivitas wisata secara langsung. Usaha masyarakat dapat menyediakan berbagai kebutuhan bagi warga maupun pengunjung yang datang ke kawasan Waduk Darma.
Agus mengatakan, model tersebut memberi ruang bagi desa untuk memperoleh manfaat ekonomi dari arus kunjungan tanpa harus menjadi destinasi utama.
Produk makanan, perdagangan lokal, dan jasa menjadi titik pertemuan antara kebutuhan wisatawan dan kemampuan usaha masyarakat.
“Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan menjadi penting ketika usaha mulai berkembang. Pendapatan yang meningkat perlu diikuti dengan kemampuan menentukan penggunaan dana, termasuk memisahkan kebutuhan usaha dan kebutuhan rumah tangga,” ujar Agus.
3. Nilai ekonomi jangan berhenti di destinasi
Waduk Darma, Kuningan, Jawa Barat (instagram.com/aliefianto) Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan desa penyangga memiliki posisi dalam rantai ekonomi pariwisata. Menurut dia, keberadaan wisatawan semestinya menciptakan manfaat yang meluas hingga masyarakat di sekitar destinasi.
“Pariwisata bukan hanya bagaimana orang datang, tetapi bagaimana ketika orang datang ada nilai ekonomi yang tinggal di desa dan dirasakan masyarakat,” ujar Herman.
Menurut Herman, ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari jumlah orang yang berkunjung. Dampak terhadap pendapatan masyarakat sekitar juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Ia menambahkan, kenaikan pendapatan harus dibarengi pengendalian pengeluaran. Dengan pengelolaan tersebut, penerimaan yang diperoleh masyarakat dari aktivitas ekonomi dapat memberi dampak lebih panjang terhadap kesejahteraan rumah tangga.
