Mulai Hari Ini, KAI Daop 2 Bandung Kurangi Kapasitas Penumpang 50%

Di masa pandemik Covid-19 ini, para penumpang KA yang telah membeli tiket KA bisa juga membatalkan perjalanannya. Saat pembatalan tersebut, KAI akan mengembalikan bea tiket 100 persen di luar bea pesan.

"Pengembalian bea tersebut bisa dilakukan secara tunai ataupun dengan transfer rekening," kata Noxy.

Dalam hal pembatalan tiket, ada 2 jenis pembatalan, di antaranya:
1. Pembatalan tiket karena KA tidak jalan dibatalkan
calon penumpang diberi kesempatan untuk pengembalian bea 100% melalui:

a. KAI Acces paling lambat 3 jam sebelum jadwal KA, atau
b. Di stasiun online bisa dilakukan pembatalan hingga H+30 hari dari tanggal keberangkatan yang tertera di tiket.

2. Pembatalan tiket atas keinginan calon penumpang, untuk KA yang masih jalan/ beroperasi

Calon penumpang bisa membatalkan tiketnya 100% melalui:
a. KAI Access paling lambat 3 jam sebelum jadwal KA, atau
b. Di stasiun pembatalan paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang tertera di tiketnya. Bea akan dikembalikan 30 hari setelah proses pembatalan.

PT KAI menghimbau agar masyarakat dalam melakukan pembatalan tiket KA secara daring menggunakan aplikasi KAI Access yang ada pada ponsel pintar. “Guna mempermudah pembatalan tiket KA, kami sarankan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada pada aplikasi KAI Access," kata dia.

Dia menuturkan, beli tiket di manapun, misalkan pembelian melalui stasiun atau tempat penjualan resmi lainnya, calon penumpang tetap bisa melakukan pembatalan di aplikasi KAI Acces.

Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, mengatakan pemerintah tak melarang pemudik pulang kampung saat Lebaran Idul Fitri 2020. Namun, para pemudik tersebut akan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan harus isolasi mandiri selama 14 hari.

"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4).

Fadjroel mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Selain itu, pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona atau COVID-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," jelas Fadjroel.

Tak hanya itu, Jokowi juga memerintahkan kepala daerah untuk membuat kebijakan khusus mengenai pemudik. Kebijakan tersebut harus sesuai protokol kesehatan World Health Organization (WHO).

"Mengutip data Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada tahun 2019 lalu pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain, berjumlah 20.118.531 orang," kata Fadjroel.