Mulai Cuti, Sekda Majalengka Serius Sambut Pilkada

Ia menjelaskan, pengajuan cuti tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah memang telah membuat aturan tersendiri bagi ASN yang akan terjun dalam pesta demokrasi.

"Itu sudah sesuai aturan. Berdasarkan tahapan ketika ASN mau mengikuti kontestasi Pilkada kan regulasi mengaturnya," kata dia.

Disinggung terkait pengunduran diri, Eman menjelaskan, hal itu baru akan dilakukan jika sudah ada keputusan calon kepala daerah oleh KPU. "Pengunduran diri bagi ASN yang ikut Pilkada nanti kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah oleh KPU per tanggal 22 September 2024," ujar dia.

Lewat aturan yang sudah ada, Eman menilai pengajuan cuti bisa memberi kesempatan kepada ASN untuk melakukan manuver politik. Dengan demikian, yang bersangkutan bisa leluasa untuk melakukan pendekatan.

"Dalam mengikuti perjalanan itu perlu ada langkah untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, dan undang-undang tidak menghendaki pendekatan yang berkaitan dengan masalah politik. Makanya kebijakan yang diambil yang sangat moderat yaitu agar leluasa tidak disalahkan aturan dengan cuti di luar tanggungan negara," kata dia. 

Sementara itu, Eman berharap, ASN di lingkungan Pemda Majalengka bisa tetap menjaga netralitas. Dengan demikian, kondusivitas di lingkungan ASN tetap terjaga.

"Bagaimanapun setiap pemerintah, termasuk ASN berharap situasi, kondisi, walaupun akan ada kontestasi, harapannya tercipta suasana aman dan kondusif," kata dia.

ASN, kata dia, sama seperti masyarakat umum yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, meski memiliki aturan main tersendiri.

"Punya hak dipilih dan memilih, tapi dia (ASN) harus menjamin sebuah netralitas. Karena aturannya beda dengan masyarakat umum," tutur dia.

Eman juga mengingatkan, ada konsekuensi yang harus diterima jika ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran. "Dibatasi oleh aturan. Jangan sampai ASN gerak langkahnya menyalahi aturan, nanti ada konsekuensi," ujar Eman