Sukabumi, IDN Times - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa kebijakan penghentian ekspor Benih Bening Lobster (BBL) atau benur bukan keputusan mendadak.
Kebijakan ini diambil setelah melalui proses panjang, uji coba investasi yang berujung nihil, serta terbitnya landasan hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 untuk melindungi kekayaan laut nasional
Pemerintah sempat memberikan ruang uji coba dengan Vietnam selama dua tahun dengan komitmen investasi dan budidaya di dalam negeri. Namun, faktanya target yang diharapkan tidak memberikan hasil bagi negara, sementara potensi nilai ekonomi ratusan juta Rupiah justru mengalir ke luar negeri.
"Dua tahun itu kita uji dari perusahaan terbatas, ada 5 perusahaan kalau enggak salah, hasilnya nol. Dari dua tahun yang targetnya itu adalah Rp300 juta kurang lebih yang akan diambil oleh mereka, Rp300 jutanya jalan terus, tapi residunya tidak ada kepada pemerintah," kata Trenggono di Sukabumi, Kamis (5/11/2026).
"Jadi ini kan sama dengan los, ya. Itu harganya cukup tinggi di sana. Menurut pandangan saya, menurut perkiraan saya, itu tidak kurang dari Rp500 juta, Rp600 juta selalu terbang ke Vietnam. Ya, jadi tidak ada lagi untuk kalau dia bilang dari Kamboja, enggaklah, dari mana, enggaklah, dari Singapura, mana ada, semua dari kita," ungkapnya.
Atas dasar kerugian tersebut serta laporan kepada Presiden, pemerintah akhirnya menerbitkan Perpres Nomor 69 yang mengatur penangkapan dan pemasangan BBL. Seluruh aparat KKP dikerahkan untuk memperketat pengawasan dan mencegah praktik ilegal.
"Itulah yang banyak mendasari saya lapor kepada Bapak Presiden, lalu kemudian keluar Peraturan Presiden (Perpres) penangkapan, pemasangan BBL. Ini nomor 69 ya, yang baru terbit, dan kemudian ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, seluruh aparaturnya dan kita cegat," kata dia.
"Istirahat dulu sebentar lah, memang dilema. Yang selama ini mereka nangkap, jual, nangkap, jual, percaya sama kita. Kita istirahat dulu sebentar, toh itu adalah aset yang diizinkan sama Allah untuk kepentingan kita," katanya.
Dia mengajak para nelayan dan pemangku kepentingan untuk bersabar sejenak dan bergeser dari pola tangkap-jual ke arah penguatan budidaya domestik, agar kekayaan sumber daya alam Indonesia sepenuhnya memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat di dalam negeri.
"Ini Tuhan yang memberikan kita, tapi ini kan juga bisa dilakukan oleh negara lain, negara lain yang memanfaatkan ini untuk kepentingan budidaya, sementara kenapa kita enggak? Nah, itu yang harus kita lakukan. Ini yang akan kita terus kerjakan dalam satu sampai dua tahun ini sampai kemudian pihak sana juga memahami bahwa ini adalah ilegal. Mari kita kompak, ini negara Republik Indonesia, merah putih kita, kita jaga aset bangsa ini ya, yang begitu sangat luar biasa untuk menjadi, bisa menjadi manfaat bagi semuanya," kata Trenggono.