Mahasiswa Bandung-Masyarakt 'Menggugat' Dua Tahun Rezim Prabowo-Gibran

Pada 20 Oktober 2026, aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah titik Kota Bandung, salah satunya kawasan Jalan Asia Afrika hingga Braga. Sekitar 16 aliansi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil Bandung Raya turun ke jalan menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Massa berasal dari sejumlah kelompok, di antaranya mahasiswa UPI, Unpad, ITB, hingga gerakan Dago Elos Melawan. Mereka bergantian menyampaikan orasi menggunakan mobil komando dan membentangkan spanduk berisi tuntutan.

Anisa, perwakilan Setia Rakyat Bandung dan Simpul UPI mengatakan, terdapat empat tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut. Seperti persoalan agraria di mana massa meminta pemerintah menghentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat yang berkedok ketahanan pangan dan transisi energi.

Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menciptakan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, hingga menghilangkan ruang hidup masyarakat.

"Yang pertama hentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat berkedok ketahanan pangan dan transisi energi yang telah menciptakan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan serta perampasan ruang hidup rakyat," ujar Anisa.

Mereka juga mendesak pembubaran Batalyon Teritorial Pembangunan, penghentian ekspansi perkebunan skala besar, serta pelaksanaan reforma agraria sejati.

Tuntutan kedua menyasar kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Massa meminta pemerintah membatalkan US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART), menghentikan gelombang PHK, politik upah murah, serta kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok.

"Batalkan US Indonesia Agreement on Reciprocal Trade atau ART, hentikan badai PHK dan politik upah murah, hentikan kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok serta bangun industri nasional dan basis reforma agraria sejati," kata Anisa.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Massa mendesak pemerintah menghentikan pemborosan dan korupsi anggaran, mengevaluasi hingga menghentikan program MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta proyek militer.

Mereka juga meminta anggaran polisi dan tentara dipotong untuk dialihkan ke jaminan sosial masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan.

Sementara tuntutan keempat berkaitan dengan kebebasan sipil. Massa meminta pemerintah menghentikan diskriminasi negara, kekerasan aparat, kriminalisasi, hingga pembungkaman hak masyarakat untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.

Masih pada 20 Oktober, kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga disampaikan Keluarga Mahasiswa Pasundan di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Mereka memberikan rapor merah kepada pemerintahan Prabowo-Gibran melalui lima agenda yang disebut Panca Cipta. Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan, Muamar Bahsir mengatakan, lima persoalan yang menjadi perhatian mereka meliputi ekonomi, pendidikan, represivitas TNI-Polri, kebijakan pemerintah, serta pembangunan.

"Yang pertama itu kita berfokus kepada ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah sikap represivitas daripada TNI-Polri. Yang keempat itu tentang kebijakan, dan yang terakhir adalah pembangunan," ujar Muamar.

Di bidang ekonomi, mahasiswa menyoroti kondisi nilai tukar rupiah, pasar saham, serta transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sementara di sektor pendidikan, mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menghadirkan program baru seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, ketika fasilitas pendidikan yang sudah tersedia dinilai masih membutuhkan pembenahan.

Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Pasundan, Arya Rangga, mempertanyakan alasan pemerintah tidak lebih dahulu memaksimalkan fasilitas pendidikan yang sudah ada.

"Kenapa pada akhirnya tidak diselaraskan ataupun tidak dimaksimalkan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah ada? Kenapa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang mengakibatkan anggaran yang keluar lebih besar," katanya.

Selain itu, mahasiswa menyoroti dugaan represivitas aparat dan keterlibatan militer dalam urusan sipil. Mereka juga meminta evaluasi terhadap kabinet dan program pemerintah agar pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat.

Kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran kembali disuarakan pada 26 Oktober 2026. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat menggelar aksi di Gedung DPRD Jabar.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa buku kajian berjudul The Incompetent Rules yang berisi evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jabar, Sanditya Saputra, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi mahasiswa yang telah dilakukan sebelumnya.

"Jadi agenda kami hari ini memang untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran gitu. Kalau sebelumnya kami menuju dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kalau hari ini memang sudah dua tahun, kemarin di tanggal 20. Jadi kami bakal terus melaksanakan aksi sampai pemerintah mengevaluasi pemerintahannya," kata Sanditya.

Dalam kajian tersebut, mahasiswa merangkum delapan persoalan nasional, yakni pendidikan, sosial, ekonomi, agraria dan tata ruang, hukum dan hak asasi manusia (HAM), Asta Cita, tata kelola pemerintahan, serta kesehatan.

Sanditya menilai pemerintah belum memberikan perhatian memadai terhadap sejumlah persoalan tersebut, terutama pendidikan dan kesejahteraan sosial.

"Per hari ini juga pemerintah tidak bener-bener fokus terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu kedua permasalahan sosial gitu, banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial, kesejahteraan sosial yang hari ini menjadi persoalan begitu," tuturnya.

"Kami juga memberikan satu buah judul dalam buku tersebut itu 'The Incompetent Rules' bahwasanya penguasa hari ini itu tidak berkompeten, pemerintahan hari ini tidak berkompeten gitu," kata Sanditya.

Kritik terhadap pemerintah kembali terdengar pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar. Di antaranya mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Universitas Islam Bandung (Unisba), dan Universitas Persatuan Islam (Unipi).

Ketua Senat Mahasiswa STHB, Alhady, mengatakan tuntutan mahasiswa secara garis besar mencakup tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, serta hukum dan demokrasi.

"Secara keseluruhan, kurang lebih ada tiga poin tuntutan. Yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, ada pendidikan, kesehatan, dan juga hukum sebenarnya," ujar Alhady.

Menteri Sosial Politik Senat Mahasiswa STHB, Hegya Rifandy, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi keresahan mahasiswa terhadap kondisi Indonesia yang dinilai belum membaik.

"Mahasiswa sendiri juga sudah beberapa kali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi, sampai hari ini, kondisi Indonesia belum baik-baik saja. Kita juga sudah tahu banyak keluhan dari masyarakat," kata Hegya.

Dalam sektor kesehatan dan penanganan bencana, mahasiswa meminta pemerintah serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk menetapkannya sebagai bencana nasional.

Mereka juga mendesak penanganan dampak karhutla melalui layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, penyediaan masker, serta evakuasi kelompok rentan. Selain itu, perusahaan di wilayah kebakaran diminta diaudit dan ditindak apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Di sektor pendidikan dan program MBG, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Mereka menyoroti persoalan standar keamanan pangan dan meminta pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat.

Mahasiswa juga mempersoalkan penggunaan anggaran pendidikan untuk program pemerintah lainnya. Mereka meminta anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan sehingga alokasi pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN tidak tergerus pembiayaan program tersebut.

Persoalan ketenagakerjaan turut menjadi sorotan. Mahasiswa menagih janji pemerintah terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja.

Mereka meminta data penciptaan lapangan kerja dipublikasikan secara berkala dan diverifikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah juga didesak memperkuat perlindungan pekerja, memperluas pelatihan vokasi, serta memastikan kebijakan upah memperhatikan kebutuhan hidup layak dan inflasi.

Sementara di bidang hukum dan demokrasi, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan kekerasan terhadap aktivis dan pembuat konten, mengusut aktor intelektual di balik kekerasan, serta menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.

Mereka juga mendesak keterbukaan proses legislasi, termasuk publikasi draf rancangan undang-undang dan naskah akademik, serta pelibatan masyarakat dalam pembahasan kebijakan.

Aspirasi mahasiswa diterima anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Muhamad Sidkon Djampi. DPRD menyatakan akan meneruskan sejumlah tuntutan tersebut kepada DPR RI dalam bentuk rekomendasi.

Demonstrasi belum berhenti. Pada Kamis (29/10/2026), ratusan mahasiswa dari delapan kampus di Bandung Raya kembali mendatangi Gedung DPRD Jabar.

Beberapa di antaranya berasal dari Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Langlangbuana (Unla), Universitas Islam Nusantara (Uninus), Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), dan Universitas Bhakti Kencana.

Aksi kali ini tergabung dalam Poros Barisan. Mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi juga mempertanyakan tindak lanjut aspirasi yang sebelumnya telah diterima DPRD Jabar.

Ketua BEM Unpas, Muamar Baasir, mengatakan mahasiswa ingin pemerintah segera mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

"Hari ini pemerintah tidak boleh hanya diam. Pemerintah harus bisa berdiri di atas kaki rakyatnya. Tidak berdiam diri di istana-istana," kata Muamar.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi sebelumnya telah diteruskan kepada pemerintah pusat.

Muamar mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak mengabaikan tuntutan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan persoalan kesejahteraan dan perlindungan hak warga negara.

"Silakan Bapak Prabowo Subianto, hari ini kalau Bapak masih berdiri dan tidak menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, ingatlah Bapak, jabatan hanyalah sementara. Tapi kenangan adalah apa yang Bapak lakukan untuk masyarakat Indonesia, bukan dengan kata-kata yang tidak sepantasnya," ujarnya.

Mahasiswa dari Universitas Bhakti Kencana, Muhamad Habib Nurrahman, bahkan menyampaikan kritik lebih keras terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Di tahun rezim ini bisa dibilang gagal karena sudah banyak terjadi bencana yang disengaja, teman kami masih disandera dan sampai sekarang kondisinya belum tahu seperti apa," katanya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyerukan perubahan dan pemulihan Indonesia.

"Hari ini kami bergabung dalam satu poros yang bernama Poros Barisan dengan tagline kita hanya satu, yaitu perubahan. Hanya satu, yaitu pulihkan Indonesia. Kita tidak banyak tuntutan, kita hanya ingin memulihkan Indonesia, mengembalikan Indonesia sebagai negara yang bisa merangkul seluruh masyarakat Indonesia," kata Muamar.