Bandung, IDN Times - Dugaan intimidasi terhadap wartawan terjadi seusai persidangan perkara dugaan korupsi PT Bandung Daya Sentosa (BDS) di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (29/9/2026).
Wartawan DeskJabar sekaligus anggota Jurnalis Hukum Bandung (JHB), Budi Ombik, mengaku telepon selulernya dirampas saat digunakan untuk merekam situasi di sekitar pengadilan.
Insiden itu terjadi tak lama setelah Bupati Bandung Dadang Supriatna selesai memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Budi mengaku telepon selulernya diambil dari belakang ketika sedang merekam situasi di sekitar pengadilan. Menurut dia, orang yang mengambil ponsel tersebut merupakan bagian dari kelompok yang mendampingi Bupati Bandung.
Ia juga mengaku diminta menghapus rekaman yang telah dibuat. Selain itu, Budi menyebut terdapat ucapan bernada ancaman terhadap orang yang mengambil gambar, termasuk ancaman akan mengejar dan menghilangkan nyawa.
Namun, hingga kini, dugaan keterlibatan orang tersebut sebagai bagian dari tim pengamanan Bupati Bandung masih perlu diklarifikasi dan dibuktikan.
Ketua JHB, Suyono, mengecam dugaan intimidasi tersebut. Menurutnya, wartawan yang meliput persidangan sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
"Ini bukan sekadar urusan HP dirampas atau wartawan dilarang mengambil gambar, terlebih ada ancaman pembunuhan. Ini menyangkut kebebasan pers," kata Suyono, Rabu (30/9/2026).
Suyono mengatakan pengamanan kepala daerah merupakan hal yang dapat dipahami. Namun, fungsi pengamanan tidak boleh digunakan untuk merampas alat kerja wartawan, menghapus dokumentasi, mengancam, atau menghalangi peliputan.
"Pengamanan pejabat jangan berubah menjadi gaya premanisme. Wartawan bukan musuh pejabat. Kamera wartawan juga bukan ancaman. Kalau seseorang tidak melakukan sesuatu yang salah, kenapa harus takut direkam?" ujarnya.
JHB meminta identitas orang yang diduga merampas telepon wartawan ditelusuri, termasuk memastikan hubungan orang tersebut dengan rombongan Bupati Bandung.
JHB juga mengingatkan bahwa kerja jurnalistik mendapat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Suyono menilai dugaan perampasan alat kerja, permintaan menghapus dokumentasi, serta ancaman terhadap wartawan perlu ditelusuri apabila benar terjadi ketika wartawan menjalankan tugas jurnalistik.
"Kami tidak menuduh Bupati memerintahkan perampasan HP itu. Tetapi kalau orang tersebut benar merupakan bagian dari tim yang dibawa dan bekerja untuk mengamankan Bupati, maka secara moral dan etik kepala daerah wajib turun tangan," katanya.
JHB meminta peristiwa tersebut tidak ditutup-tutupi. Identitas orang yang diduga melakukan tindakan tersebut perlu dipastikan agar publik mengetahui kapasitas dan hubungannya dengan rombongan Bupati Bandung.
"Jangan intimidasi wartawan, jangan rampas alat kerjanya, dan jangan paksa wartawan menghapus gambar. Kalau merasa pemberitaan tidak benar, tersedia hak jawab dan hak koreksi. Negara ini punya hukum, bukan hukum siapa yang paling kuat," ujar Suyono.