[WANSUS] Wali Kota Bandung, Farhan: Saya dan Erwin Ini "Kawin Paksa"

Di tengah munculnya persepsi hubungan yang tidak harmonis dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akhirnya buka suara. Ia mengakui duet mereka memang lahir dari proses politik yang tidak sederhana, tetapi menegaskan pemerintahan tidak boleh ikut terbelah karena dinamika politik.

Ketika isu itu ditanyakan langsung dalam wawancara khusus bersama IDN Times di Pendopo Kota Bandung, Senin (28/9/2026), Farhan tidak terlihat terganggu. Ia menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan tenang. Sesekali senyum tipis muncul ketika pembahasan menyentuh isu yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Menurut Farhan, persepsi mengenai hubungan yang tidak harmonis muncul karena masyarakat tidak terbiasa mendengar adanya keluhan yang disampaikan secara terbuka dari dalam pemerintahan.

"Karena orang terbiasa dengan fakta bahwa tidak pernah ada yang mengeluh. Jadi, ketika ada yang mengeluh, orang bertanya, siapa yang mengeluh? Kalau saya sendiri, tidak ada keluhan terhadap Pak Erwin. Semuanya baik-baik saja dan sesuai dengan aturan," kata dia.

Lalu, ketika ditanya mengenai kondisi yang berkembang selama ini, Farhan tidak menjawab dengan bahasa birokratis yang kaku. Ia justru memilih menjelaskan dengan cara yang santai dan diselingi senyum tipis.

"Memang harus diakui, kami ini kawin paksa. Karena awalnya kami sama-sama ingin menjadi wali kota. Kemudian ada proses politik yang harus kami jalani. Ya sudah, akhirnya kami menjalani proses tersebut. Saya menjadi wali kota dan Pak Erwin menjadi wakil wali kota." kata Farhan kepada IDN Times.

Farhan mengakui bahwa dirinya dan Erwin memang datang dari latar belakang politik yang berbeda sebelum akhirnya dipasangkan dalam kontestasi Pilkada Kota Bandung.

Bagi Farhan, tidak ada yang perlu disembunyikan dari proses tersebut. Ia mengakui bahwa dirinya dan Erwin sama-sama memiliki ambisi politik ketika Pilkada Kota Bandung berlangsung. Namun dinamika politik akhirnya mempertemukan keduanya dalam satu pasangan.

Farhan menjelaskan bahwa dalam setiap pemilihan kepala daerah, masing-masing tokoh tentu memiliki ambisi dan perjalanan politiknya sendiri. Situasi itu, menurut dia, juga terjadi dalam Pilkada Kota Bandung. Akan tetapi, setelah pasangan terbentuk dan memenangkan pemilihan, seluruh energi politik harus berubah menjadi energi pemerintahan.

Menurut Farhan, tantangan sesungguhnya bukan bagaimana memenangkan Pilkada, melainkan bagaimana memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif setelah kontestasi selesai. Karena itu, ia menilai hubungan antara wali kota dan wakil wali kota tidak bisa lagi dipandang semata sebagai hubungan politik.

Keduanya harus mampu bekerja sebagai satu tim yang memiliki tujuan yang sama, yakni menjalankan pemerintahan dan menyelesaikan berbagai persoalan kota.

"Ya mau enggak mau harus jadi satu tim," kata dia.

Bagi Farhan, perbedaan pandangan maupun gaya kepemimpinan merupakan sesuatu yang lumrah dalam sebuah pemerintahan. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh perbedaan itu tetap bermuara pada kepentingan masyarakat.

Menurut Farhan, persoalan yang sering muncul adalah ketika proses politik dibawa masuk ke dalam tata kelola pemerintahan. Ia menilai kondisi itu berbahaya karena dapat menciptakan kebingungan di tingkat birokrasi dan pelaksana program di lapangan.

"Namun, proses politik ini tidak boleh dicampuradukkan dengan proses pengelolaan pemerintahan, apalagi secara teknokratis. Itu berbahaya. Nanti bisa menimbulkan perpecahan di kalangan pelaksana di lapangan. Mereka bisa berpikir harus mengikuti arahan wali kota atau wakil wali kota. Hal seperti itu yang sedang saya hindari," ujar dia.

Pandangan itu pula yang menjadi dasar pembagian peran antara dirinya dan Erwin selama memimpin Kota Bandung.

Farhan mengaku saat ini sedang fokus membenahi berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, mulai dari persoalan anggaran, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga penguatan sistem pencegahan korupsi. Sementara itu, Erwin lebih banyak menjalankan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan berbagai agenda seremonial pemerintahan.

Menurut Farhan, pembagian tugas tersebut bukan bentuk pengurangan peran wakil wali kota, melainkan bagian dari kebutuhan organisasi pemerintahan yang harus tetap berjalan.

Farhan juga membantah anggapan bahwa komunikasi dirinya dengan Erwin tidak berjalan baik. Ia memang mengakui tidak memiliki agenda rutin untuk bertemu setiap hari dengan wakil wali kota. Namun komunikasi tetap dilakukan ketika terdapat persoalan yang harus dibahas bersama.

"Saya tidak rutin. Saya memantau saja. Kalau memang ada sesuatu yang sangat rumit, baru kami berkomunikasi melalui telepon. Jadi, komunikasi atau pertemuan terjalin ketika memang ada hal yang harus dibahas," kata dia.

Ketika ditanya apakah hubungan mereka saat ini baik-baik saja, jawaban Farhan terdengar tegas.

"Aman. Tidak ada masalah. Kami masih satu tim dan akan tetap bersama sampai akhir masa jabatan. Saya juga tidak boleh mengajukan mosi kepada Menteri Dalam Negeri untuk meminta wakil saya diberhentikan. Tapi buat apa, kalau ada masalah apa pun, mari kita selesaikan bersama," ujar Farhan.

Jawaban serupa kembali ia sampaikan ketika ditanya apakah duet Farhan-Erwin akan bertahan hingga akhir masa jabatan.

"Masih. Kami tidak boleh membubarkan diri begitu saja. Kalau ada persoalan, mari kita selesaikan bersama," lanjutnya.

Menjelang dua tahun masa kepemimpinan mereka, Farhan tampaknya tidak menampik bahwa dirinya dan Erwin memang memulai perjalanan dari jalur politik yang berbeda. Ia bahkan secara terbuka menyebutnya sebagai "kawin paksa".

Namun dari seluruh penjelasan yang disampaikan, satu hal yang terus ia tekankan adalah bahwa proses politik yang mempertemukan mereka tidak boleh berubah menjadi persoalan yang mengganggu jalannya pemerintahan.

Sebab bagi Farhan, tantangan yang dihadapi Kota Bandung hari ini jauh lebih besar dibandingkan perdebatan mengenai hubungan antara wali kota dan wakil wali kota. Persoalan tata kelola pemerintahan, kondisi fiskal daerah, pemulihan ekonomi, hingga sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah kota, menurutnya, membutuhkan satu hal yang sama: pemerintahan yang tetap bekerja dalam satu arah.