[WANSUS] 19 Bulan Farhan Memimpin Bandung: Kota Ini Bergerak, Tapi Belum Selesai

Optimisme Farhan terhadap kondisi Bandung tidak lahir karena seluruh persoalan telah selesai. Sebaliknya, ia justru berkali-kali mengingatkan bahwa kota ini masih membawa dampak panjang dari pandemik COVID-19 yang belum sepenuhnya teratasi.

Menurutnya, persoalan tersebut paling terasa pada sektor ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi memang menunjukkan tren positif. Namun pertumbuhan itu belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan yang dirasakan masyarakat sehari-hari.

"Kita masih belum pulih dari dampak Covid. Kita masih sulit mencari pekerjaan. Walaupun pertumbuhan ekonomi positif tetapi pertumbuhan ekonomi kita belum setinggi sebelum masa Covid," ujarnya.

Farhan menjelaskan bahwa struktur ekonomi Bandung mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Sektor manufaktur yang dahulu menjadi salah satu penopang utama lapangan pekerjaan terus mengalami penurunan kontribusi. Pada saat yang sama, sektor jasa berkembang semakin dominan dan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kota.

Perubahan tersebut memang menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak. Namun dalam praktiknya, sektor jasa tidak selalu mampu menggantikan jumlah lapangan kerja yang sebelumnya disediakan industri manufaktur. Akibatnya, pemulihan ekonomi yang terlihat dalam angka statistik belum sepenuhnya terasa bagi seluruh masyarakat.

Karena itu, Farhan menilai pembangunan tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Pemerataan tetap menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

"Apakah kita sudah mengalami pemerataan? Belum. Belum bisa. Gini ratio kita masih 0,42," ujar dia.

Bagi Farhan, Bandung memang bergerak ke arah yang lebih baik. Namun kota ini masih berada dalam proses panjang menuju pemulihan yang sesungguhnya.

Di tengah tantangan ekonomi tersebut, Pemerintah Kota Bandung tetap menjalankan berbagai agenda penataan kota yang dianggap tidak bisa ditunda. Salah satu fokus utamanya adalah penataan 17 koridor utama yang selama ini menjadi wajah Bandung.

Penataan itu tidak hanya berbicara tentang estetika kota. Pemerintah berupaya memperbaiki berbagai aspek yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan warga, mulai dari trotoar, kabel udara, reklame, pohon, hingga keberadaan pedagang kaki lima yang kerap menimbulkan persoalan ruang publik.

Farhan mengaku tidak tertarik membangun proyek-proyek monumental yang hanya memberikan efek visual sesaat. Baginya, prioritas utama adalah memastikan kota dapat berfungsi dengan baik dan nyaman bagi warga yang tinggal di dalamnya.

Pandangan tersebut lahir dari kesadaran bahwa Bandung saat ini tidak lagi memiliki ruang fiskal sebesar satu dekade lalu. Pemerintah kota harus menghadapi kenyataan bahwa sumber daya yang tersedia semakin terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.

Salah satu agenda pembangunan yang paling banyak menyita perhatian publik adalah proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Program ini tidak hanya menjadi proyek transportasi, tetapi juga menjadi simbol perubahan cara Bandung memandang mobilitas warganya.

Selama bertahun-tahun, Bandung tumbuh menjadi kota yang sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa dan kendaraan yang mencapai sekitar 2,3 juta unit, tekanan terhadap ruang jalan semakin sulit dihindari.

Farhan memahami mengapa sebagian masyarakat mengeluhkan kemacetan yang muncul selama proses pembangunan berbagai infrastruktur transportasi. Namun menurutnya, ketidaknyamanan tersebut merupakan konsekuensi yang harus dihadapi apabila Bandung ingin memiliki sistem transportasi publik yang lebih baik.

Ia menjelaskan bahwa konsep BRT berbeda dengan angkutan umum yang selama ini dikenal masyarakat.

"Dia bergerak berdasarkan jadwal. Mau kosong, mau penuh, tetap harus jalan," kata dia.

Menurut Farhan, keberhasilan transportasi publik tidak boleh bergantung pada jumlah penumpang yang naik setiap saat. Keandalan layanan justru menjadi kunci utama agar masyarakat percaya dan mau beralih dari kendaraan pribadi.

Karena itu, ia lebih memilih menghadapi kemacetan selama masa pembangunan dibanding harus menerima kegagalan membangun sistem transportasi yang dibutuhkan Bandung dalam jangka panjang.

"Lebih bahaya kegagalan. Lebih baik sekarang kita menghadapi kemacetan," ujar dia.

Baginya, pembangunan sering kali menuntut keberanian untuk menghadapi ketidaknyamanan jangka pendek demi perubahan yang lebih mendasar di masa depan.

Pandangan yang sama terlihat ketika pembahasan bergeser ke Bandara Husein Sastranegara. Sejak awal masa kepemimpinannya, Farhan menjadi salah satu kepala daerah yang paling aktif mendorong agar aktivitas penerbangan kembali hidup di bandara tersebut.

Namun baginya, Husein tidak pernah semata-mata berbicara tentang pesawat yang datang dan pergi. Ia melihat bandara sebagai salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi kota.

Menurut Farhan, tantangan terbesar bukanlah menghadirkan penerbangan, melainkan memastikan ada alasan yang cukup kuat bagi orang untuk datang ke Bandung. Karena itu, pemerintah kota berupaya memperkuat berbagai sektor yang selama ini menjadi keunggulan Bandung, mulai dari pendidikan, olahraga, perdagangan, hingga wisata sejarah.

Ia menyebut sektor pendidikan sebagai salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki Bandung. Setiap tahun, ribuan mahasiswa datang dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di kota ini. Kehadiran mereka menciptakan perputaran ekonomi yang tidak kecil.

"Yang kuliahnya satu orang, yang ngantarnya bisa lima orang," kata dia sambil tersenyum.

Selain pendidikan, pemerintah juga berupaya memperkuat konsep Bandung Home of Sports, mengembangkan kawasan heritage, dan menghidupkan kembali pusat-pusat perdagangan yang selama ini menjadi identitas kota.

Dalam pandangan Farhan, keberhasilan Husein pada akhirnya tidak diukur dari jumlah penerbangan semata. Yang lebih penting adalah seberapa besar dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan kota secara keseluruhan.

Di balik berbagai agenda pembangunan yang berjalan, Farhan tidak menutupi bahwa Pemerintah Kota Bandung sedang menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat.

Menurutnya, pemerintah kota kehilangan sekitar Rp650 miliar dana transfer yang sebelumnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pada saat yang sama, kebutuhan belanja pegawai terus meningkat, termasuk kewajiban pembiayaan bagi PPPK.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengubah cara berpikir dalam menyusun prioritas pembangunan.

"Kota Bandung sudah tidak semewah dulu," kata Farhan.

Kalimat itu bukan sekadar metafora. Farhan menjelaskan bahwa pemerintah kini harus jauh lebih selektif dalam menentukan program yang dijalankan. Banyak hal yang dahulu bisa dilakukan dengan relatif mudah kini harus dihitung secara cermat karena ruang fiskal yang tersedia semakin terbatas.

Akibatnya, fokus pembangunan bergeser. Pemerintah lebih memprioritaskan fungsi dasar kota agar tetap berjalan baik dibanding mengejar proyek-proyek yang hanya menghasilkan dampak visual.

Di tengah pembahasan mengenai pembangunan dan tata kelola kota, muncul pula pertanyaan yang selama beberapa bulan terakhir menjadi bahan perbincangan publik yakni hubungan antara dirinya dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin.

Farhan merespons pertanyaan itu dengan santai.

"Kita ini kan kawin paksa," kata Farhan.

Ia mengakui bahwa dalam kontestasi politik setiap orang memiliki ambisi masing-masing. Namun setelah pasangan terbentuk dan memenangkan Pilkada pada 2024, lalu, seluruh energi harus diarahkan untuk menjalankan pemerintahan secara profesional.

Menurut Farhan, perbedaan karakter maupun gaya kepemimpinan merupakan sesuatu yang lumrah. Yang lebih penting adalah memastikan pemerintahan tetap berjalan dalam satu arah dan seluruh perangkat daerah bekerja untuk tujuan yang sama.

Menjelang akhir wawancara, percakapan yang sejak awal berpindah dari satu isu ke isu lain akhirnya sampai pada pertanyaan yang paling menarik. Dari seluruh agenda besar yang sedang dikerjakan Pemerintah Kota Bandung, program mana yang paling berisiko gagal hingga akhir masa jabatan?

Farhan tidak membutuhkan waktu lama untuk menjawab. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada upaya mencari istilah yang lebih diplomatis. Ia hanya menyebut satu kata yang kemudian terasa menjadi ringkasan dari seluruh percakapan sore itu.

"Sampah," kata Farhan singkat.

Jawaban itu muncul dengan cepat dari mulutnya, tetapi maknanya jauh lebih besar daripada satu kata yang terucap.

Selama hampir dua tahun memimpin, pemerintah kota telah mencoba berbagai pendekatan untuk mengatasi persoalan sampah. Fasilitas pengolahan ditambah, teknologi baru diperkenalkan, program pemilahan diperluas, dan ketergantungan terhadap TPA terus dikurangi. Namun menurut Farhan, tantangan terbesar ternyata bukan berada pada teknologi maupun anggaran. Persoalan sesungguhnya adalah perilaku.

"Sampai hari ini saya belum berhasil mengubah perilaku kita terhadap sampah," ungkap Farhan.

Pengakuan itu menjadi salah satu pernyataan paling jujur yang muncul sepanjang wawancara. Sebab setelah hampir dua jam berbicara mengenai ekonomi, transportasi, bandara, APBD, dan berbagai agenda pembangunan lainnya, Farhan justru kembali pada persoalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga Bandung.

Menjelang senja, aktivitas di Pendopo Kota Bandung mulai berkurang. Tamu kedinasan yang sejak sore datang silih berganti perlahan meninggalkan kompleks pendopo. Di ruangan yang dindingnya dipenuhi lukisan dan ornamen klasik itu, percakapan tentang Bandung akhirnya mendekati ujungnya.

Selama hampir dua jam, Farhan menjelaskan mengapa Bandung membutuhkan BRT meski harus menghadapi kemacetan selama masa pembangunan. Ia memaparkan alasan di balik upaya menghidupkan kembali Bandara Husein dan bagaimana kota ini harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru ketika industri manufaktur perlahan meninggalkan Bandung. Ia juga tidak menutupi kenyataan bahwa kemampuan fiskal pemerintah kota saat ini tidak lagi sebesar satu dekade lalu sehingga berbagai program harus dijalankan dengan prioritas yang jauh lebih ketat.

Namun dari seluruh topik yang dibahas, ada satu persoalan yang terus kembali muncul dalam berbagai bentuk pembicaraan. Persoalan itu bukan proyek bernilai triliunan rupiah, bukan pula dinamika politik yang kerap menjadi perhatian publik. Persoalan itu adalah sampah.

Bandung memang bergerak. Ekonominya tumbuh. Sistem transportasi baru mulai dibangun. Bandara Husein kembali hidup. Wajah kota perlahan ditata ulang. Akan tetapi, di tengah seluruh perubahan tersebut, keberhasilan banyak agenda besar itu masih bisa ditentukan oleh sesuatu yang terlihat jauh lebih sederhana: apakah Bandung mampu menyelesaikan persoalan sampahnya atau tidak.

Menjelang dua tahun masa kepemimpinannya, Farhan tampaknya memahami satu hal. Membangun infrastruktur dapat dilakukan dengan kebijakan dan anggaran. Akan tetapi mengubah perilaku jutaan warga kota membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang.

Dan pekerjaan itulah yang menurutnya masih jauh dari selesai.