KPU: Media Sosial Bantu Angka Partisipasi Pemilu di Jabar Meningkat

Rifki mengatakan, upaya sosialisasi yang dilakukan KPU bersama berbagai pihak baik unsur pemerintah daerah maupun masyarakat juga berhasil menarik minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pesta demokrasi kali ini

"Selain sosialisasi juga masyarakat sekarang partisipasi tinggi ya. Sampai C1 juga dicari-cari. Kawal C1. Jadi sekarang gara-gara viral jadi pengen tahu," ujarnya. 

Dia juga bersyukur pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Jabar berjalan lancar dan aman. Hanya memang ada beberapa kekurangan tapi secara keseluruhan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, berdasarkan berbagai laporan terjadi peningkatan di Jawa Barat. Pada pilpres 2014 angka partisipasi ada di angka 70 persen. Tapi pada Pemilu 2019 partisipasi masyarakat di atas 75 persen. “Artinya partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi,” sebut Emil.

Hal ini, lanjut dia, kemungkinan disebabkan pilpres dibarengi dengan pileg sehingga banyak caleg yang rajin berpromosi, sosialisasi, serta menarik masyarakat agar turut di pesta demokrasi ini. "Saya pernah ke Amerika, di sana partisipasi 30 persen sudah bangga. Di sini 70 persen mereka terheran- heran," katanya.

Dalam pemilu kali ini, Ridwan Kami menuturkan terdapat sejumlah persoalan yang menjadi masukan kepada pemerintah pusat. "Ada sedikit permasalahan seperti ada TPS yang kekurangan surat suara, tapi petugas setempat langsung berupaya mengambil dari TPS lain untuk menambal TPS yang kekurangan," ujar Gubernur.  

Kendala lain yakni ada sejumlah TPS yang kesulitan menyimpan logistik pemilu seperti kotak suara karena jumlahnya banyak yakni lima kotak.  "Sehingga saya bersama Kapolda Jawa Barat mengambil keputusan yaitu dahulu kan penyimpanan kotak pilpres di kecamatan," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Selain evaluasi penyelenggaraan pemilu, Emil juga memberi masukan ke Kemendagri yang bersifat administrasi. Ini terkait dengan keluhan mahasiswa yang merantau tidak bisa menggunakan hak pilihnya akibat tidak punya formulir A5 atau surat pindah dari tempat asal.

Menurut Gubernur, para mahasiswa rantau ini tidak sempat atau tidak punya ongkos untuk pulang kampung sehingga dihadapkan pada situasi serba sulit. Emil berharap kepada Kemendagri agar hadir peraturan yang membuat masyarakat bisa mencoblos di mana saja dengan bekal e-KTP.