Koalisi Masyarakat Soroti Ancaman Krisis Air Proyek AI di Purwakarta

Waduk Jatiluhur merupakan salah satu sumber air penting bagi berbagai kebutuhan, mulai dari pengairan pertanian hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Iwang, cakupan pemanfaatan air dari waduk tersebut juga meluas hingga Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Karena itu, rencana pembangunan industri yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar perlu mempertimbangkan kondisi sumber daya air secara menyeluruh, termasuk kemampuan daerah aliran sungai (DAS) dalam menjaga ketersediaan air.

"Jatiluhur itu dia tersuplai oleh anak-anak sungai yang bermuara ke Sungai Citarum itu sendiri. Sehingga dia terhimpun di Jatiluhur dan dimanfaatkan oleh Jabodetabek. Tidak hanya masyarakat Jawa Barat," kata Iwang usai diskusi, Selasa (13/10/2026).

Ia juga menyoroti kondisi daerah aliran sungai yang dinilai masih memerlukan pemulihan. WALHI mencatat terdapat sekitar 600 DAS mikro dalam kondisi sangat kritis. Menurut Iwang, kerusakan di wilayah hulu perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kemampuan lingkungan dalam menjaga pasokan air.

"Jatiluhur itu dapat air dari mana, dari anak-anak sungai maupun juga dari Sungai Citarum itu sendiri," ujarnya.

Bagi WALHI, persoalan tersebut menunjukkan bahwa rencana pengembangan fasilitas yang membutuhkan air dalam jumlah besar tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan di wilayah tangkapan airnya. Pemulihan DAS dan perlindungan sumber air, menurut mereka, perlu menjadi pertimbangan sebelum keputusan pembangunan diambil.

Meski demikian, besaran kebutuhan air proyek, sumber pasokan yang akan digunakan, serta pengaruhnya terhadap ketersediaan air Waduk Jatiluhur masih perlu diperiksa melalui dokumen teknis dan kajian lingkungan proyek.

Selain kebutuhan rumah tangga, WALHI Jawa Barat mengkhawatirkan kebutuhan operasional pusat data dapat menambah tekanan terhadap pasokan air untuk pertanian. Air dari kawasan Jatiluhur memiliki peran penting dalam mendukung pengairan lahan dan aktivitas produksi pangan.

Iwang menyebut kebutuhan air fasilitas tersebut diperkirakan mencapai 33 juta liter per hari. Jika angka tersebut sesuai dengan kebutuhan operasional yang direncanakan, sumber pasokan dan dampaknya terhadap pengguna air lainnya menjadi aspek penting yang perlu dijelaskan kepada publik.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan pengembangan industri tidak mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk petani yang bergantung pada ketersediaan air untuk mengairi sawah.

"Ketika proses ini dimanfaatkan dan pemerintah memberikan karpet merah kepada perusahaan untuk kegiatan data center ini, maka dia sedang mengesampingkan apa yang menjadi hak dasar rakyat," tutur Iwang.

Kekhawatiran tersebut juga dikaitkan dengan agenda ketahanan pangan. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan petani mempertahankan produktivitas lahan, sehingga perubahan alokasi atau tekanan terhadap pasokan air perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan.

"Ketika akses dari kebutuhan hak dasar utamanya terganggu, yaitu air, maka tentu akan memengaruhi ketahanan pangan," katanya.

Namun, potensi persaingan penggunaan air tidak serta-merta membuktikan bahwa kebutuhan irigasi akan terganggu. Penilaian tersebut memerlukan data mengenai kebutuhan air proyek, sumber pengambilan air, ketersediaan air pada berbagai musim, serta alokasi untuk masyarakat dan pertanian.

Informasi itu diperlukan untuk menilai apakah operasional pusat data dapat berjalan tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar pengguna air lainnya.

Persoalan proyek CGK4 tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air. Direktur LBH Bandung, Heri Pramono, juga menyoroti proses penyusunan dokumen lingkungan yang menurutnya mengalami cacat prosedur karena hak partisipasi masyarakat dinilai diabaikan.

"Dokumen Amdal dan perizinan proyek ini cacat prosedur karena ruang partisipasi publik tidak pernah dibuka bagi masyarakat terdampak maupun para petani di sekitar Jatiluhur," kata dia.

Heri menilai masyarakat di sekitar waduk tidak memperoleh informasi yang transparan mengenai potensi dampak operasional pusat data terhadap sumur permukiman dan saluran irigasi sawah.

LBH Bandung juga mempertanyakan cakupan analisis dalam dokumen Amdal. Menurut Heri, kajian yang ada lebih banyak membahas dampak selama konstruksi, sedangkan risiko operasional jangka panjang dinilai belum dianalisis secara memadai.

"Masyarakat tidak diberi tahu bahwa operasional data center akan menguras air. Di dalam Amdal, yang dibahas hanya dampak masa konstruksi seperti lalu lintas truk, suara genset, atau debu pembangunan. Dampak jangka panjang operasional seperti kebutuhan air, listrik, dan buangan panas tidak dianalisis secara benar. Amdal ini gagal karena tidak berbasis risiko," katanya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian LBH Bandung yang perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen Amdal, perizinan lingkungan, dan catatan konsultasi publik. Informasi dari pihak pemrakarsa proyek maupun instansi pemerintah terkait juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses perizinan dan kajian dampaknya.

Pada akhirnya, persoalan utama yang perlu dijawab bukan hanya besarnya investasi atau kebutuhan operasional pusat data AI, melainkan bagaimana pembangunan tersebut direncanakan tanpa mengabaikan ketersediaan air, keberlanjutan pertanian, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan.