Bandung, IDN Times - Tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM dalam survei calon presiden yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5–19 Juli 2026, harus direspons positif oleh Partai Gerindra, dan diharapkan tidak melakukan intrik-intrik politik untuk menjegalnya.
Meski dalam survei menempatkan ketua umum Partai Gerindra sekaligus Presiden, Prabowo Subianto ada di posisi kedua, Pengamat Politik dari Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Pius Sugeng Prasetyo mengatakan, KDM merupakan anggota partai yang diketuai langsung Prabowo.
Hanya saja, Pius tidak menampik dalam sebuah partai ada segelintir elit-elit yang turut mengatur ritme organisasi. Para elit tersebut menurutnya bisa turut membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak harus dilakukan oleh kader-kader lainnya.
"Ini tinggal bagaimana partai itu menentukan, di situ juga ada istilahnya oligarki internal. Kalau Anda pernah membaca bukunya Robert Michels tentang Political Party, maka di situ ada muncul istilah The Iron Law of Oligarchy (Hukum Besi Oligarki)," kata Pius, saat dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026).
"Artinya di mana pun, bahkan di dalam lembaga-lembaga demokratis seperti partai politik, di dalamnya pun ada oligarki, ada sekelompok orang yang memang sangat menentukan," ujarnya.
