Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
KDM Pastikan Dana BOS Cukup, Sekolah Negeri Tak Perlu Tarik SPP Lagi
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dana BOS dan bantuan operasional provinsi sudah cukup untuk kebutuhan sekolah negeri tanpa perlu menarik SPP lagi.
  • Dedi mengungkap adanya penyalahgunaan dana BOS senilai sekitar Rp4 miliar di APBD 2025, menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola anggaran pendidikan.
  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus meningkatkan fasilitas sekolah dan menerapkan kebijakan pendidikan gratis SMA/SMK negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
APBD 2025

Hasil pemeriksaan menunjukkan penyalahgunaan dana BOS di sejumlah sekolah dengan nilai temuan sekitar Rp4 miliar dalam APBD 2025.

tahun ajaran 2025/2026

Kebijakan pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri Jawa Barat mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026.

18 Juli 2026

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dana BOS dan bantuan operasional provinsi cukup untuk kebutuhan sekolah negeri serta menolak wacana pengaktifan kembali SPP.

kini

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen meningkatkan fasilitas sekolah dan menjaga keberlanjutan pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK negeri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan operasional provinsi cukup untuk kebutuhan sekolah negeri tanpa perlu menarik kembali iuran SPP.
  • Who?
    Pernyataan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang juga dikenal sebagai KDM, bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
  • Where?
    Pernyataan tersebut disampaikan di Bandung, dengan konteks kebijakan pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat.
  • When?
    Dedi menyampaikan pernyataan ini pada Sabtu, 18 Juli 2026, menjelang penerapan kebijakan pendidikan gratis tahun ajaran 2025/2026.
  • Why?
    Dedi menilai dana BOS dan bantuan provinsi sudah mencukupi kebutuhan operasional sekolah negeri serta ingin mencegah potensi penyalahgunaan anggaran pendidikan.
  • How?
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfokuskan penggunaan anggaran untuk peningkatan fasilitas sekolah seperti toilet, sarana olahraga, dan tempat ibadah agar siswa belajar lebih nyaman.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pak Dedi bilang uang dari dana BOS sudah cukup buat sekolah-sekolah negeri, jadi anak-anak nggak perlu bayar SPP lagi. Katanya uang itu bisa dipakai buat perbaiki toilet, lapangan olahraga, dan tempat ibadah di sekolah. Tapi ada juga yang salah pakai uangnya, jadi harus hati-hati. Sekarang pemerintah mau bikin semua sekolah negeri gratis mulai tahun depan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan optimisme terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pendidikan tanpa membebani orang tua siswa. Dengan memastikan dana BOS dan bantuan operasional provinsi mencukupi, fokus dapat dialihkan pada peningkatan fasilitas sekolah serta pembenahan tata kelola keuangan, sehingga mutu layanan pendidikan di sekolah negeri berpotensi semakin baik dan transparan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM kembali angkat bicara mengenai wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA/SMK negeri. Dedi kekeuh berpandangan kebutuhan operasional sekolah dapat dipenuhi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain dana BOS, Dedi meyakini bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan kekurangan untuk infrastruktur sekolah negeri. Dia pun mengklaim sudah mengecek anggaran tersebut.

"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak," ujar Dedi, Sabtu (18/7/2026).

1. Dedi Mulyadi sudah cek langsung anggaran

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dia juga menyinggung masih adanya penyalahgunaan dana BOS di sejumlah sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai temuan dalam APBD 2025 mencapai sekitar Rp4 miliar.

"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp4 miliar," katanya.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan pada tata kelola penggunaan dana yang harus dibenahi.

"Saya menilai anggarannya sudah cukup. Kalau terlalu banyak, nanti ada potensi digunakan untuk kepentingan lain. Malah menjadi beban bagi kepala sekolah. Kasihan, jangan sampai ada yang terkena aspek pidana gara-gara salah mengelola dana BOS," ujarnya.

2. Anggaran Pemprov Jabar bisa memperbaiki sekolah ditambah dengan BOS

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfokuskan anggaran untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, mulai dari perbaikan toilet, sarana olahraga, hingga tempat ibadah agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman.

"Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk itu," kata Dedi.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat baru mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Sebelumnya, menurut dia, siswa di sekolah negeri masih dibebani berbagai pungutan.

"Sebelumnya di Jawa Barat sekolah negeri juga bayar. Waktu saya menjadi anggota DPR, saya sering datang ke sekolah-sekolah untuk membantu melunasi tunggakan siswa, mulai dari SMA di Subang, Cimahi, Purwakarta, Tasikmalaya, hingga Ciamis," tuturnya.

3. Pemprov Jabar pastikan pendidikan gratis

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga komitmen agar pendidikan gratis di Jawa Barat tetap berjalan dan kualitas layanan pendidikan terus meningkat.

"Mari bersama-sama berkomitmen menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi negara mampu mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article