Bandung, IDN Times - Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Jawa Barat (Jabar) Asep Nana Mulyana akan turun langsung memberikan pendidikan kurikulum antikorupsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Pendidikan ini diberikan atas kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Jabar.
"Kami akan turun langsung sebagai narasumber pengajaran pendidikan antikorupsi, kemudian ada beberapa inovasi akan kami lakukan," ujar Asep di kantor Kejati Jabar, Senin (21/3/2022).
Asep bilang, Kejati bersama Disdik Jabar akan membuat semacam gerakan atau bentuk bagaimana membina karakter atau integritas para siswa. Adapun dalam proses ini Kejati Jabar akan terus berkoordinasi dengan Disdik Jabar.
"Akhirnya kami buat bagaimana mereka rencananya, nanti ada duta integritas dibuat di sekolah itu dan dibuat juga di mereka itu bagaimana menanamkan kejujuran," ucapnya.
Pendidikan antikoruspi harus ditanamkan sejak usia dini. Asep bilang, Kejati Jabar akan memberikan beberapa poin penting soal antikorupsi, contohnya jika siswa-siswi menemukan pensil kemudian penghapus yang tercecer maka harus dikembalikan pada pemiliknya.
"Gerakan integritas itu gerakan keseharian bukan doktrinasi, tapi mereka menyadari betul bahwa ini adalah kebutuhan mereka dan nanti akan dibuat juga bagaimana nanti mekanismenya," ungkapnya.
Kemudian, soal menyontek juga kata dia masuk dalam bibit korupsi. Dengan begitu beberapa meteri mengenai semua proses antikorupsi yang terjadi di lingkungan sekolah bisa diberikan pada siswa-siswi.
"Kita lakukan pendekatan sesuai dengan tingkat pendidikan seusia mereka. Kami akan sampaikan terkait dengan pencegahan korupsi dan integritas anak didik itu," katanya.
Sementara itu Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi mengatakan, Pemprov Jabar merupakan satu-satunya provinsi yang telah berhasil memuat kurikulum pendidikan antikorupsi di level SMA, SMK dan SLB. Ide ini merupakan amanat G20 yang diselenggarakan pada beberapa hari kemarin.
"Bahan kurikulumnya sudah selesai dari dukungan pak kajati sendiri dengan teman PAK. Kami juga sudah membentuk penyuluh di tiap wilayah, setelah itu di sekolah juga ada duta integritas," tuturnya.
Selain itu, program ini juga akan diperkuat dengan adanya kepgub untuk satgas yang nantinya akan turun ke lokasi sekolah-sekolah. "Kurikulum ini masuknya dalam kurikulum di PPKN, jadi satu pekan sekitar dua jam," katanya.
Program ini, kata Dedi, akan segera diterapkan pekan ini. Menurutnya, nanti akan ada undangan dari tiap cabang dinas di kabupaten dan kota dan akan beriringan dengan jaksa Kejati Jabar ke sekolah langsung.
"Mulai Rabu pekan ini Kejati Jabar akan turun langsung. Jadi Rabu besok Pak Kajati akan menyerahkan buku kurikulum pendidikan antikorupsi kepada kepala sekolah sebagai simbol dimulainya kurikulum," kata dia.