Janji Bonus Persib Rp1 Miliar dari Pemprov untuk Persib Gagal Terbayar
- Persib menolak bonus Rp1 miliar dari Pemprov karena tak ingin konflik dan prasangka dari Bobotoh.
- Uang bonus dari ASN bersifat sukarela, tak bisa dipaksakan, kata Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan bonus Rp1 miliar dari dana pribadinya, bukan dari APBD.
Bandung, IDN Times - Pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Dedi Mulyadi sempat besar kepala siap memberikan bonus untuk Persib mencapai Rp2 miliar. Uang tersebut didapat dari rogoh kocek pribadi Dedi sebesar Rp 1 miliar dan sumbangan yang rencananya dilakukan aparat sipil negara (ASN) Rp1 miliar.
Sayangnya janji yang terlalu manis itu gagal terbayar. Janji bonus Rp1 miliar dari ASN Pemprov tak mencapai target, nominalnya hanya sebesar Rp365.525.000. Uang tersebut sudah diserahkan Pemprov melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman kepada pemain Persib.
Merespons hal ini, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan, jika manajemen menolak uang bonus dari pemerintah daerah itu. Itu karena Umuh menilai Pemprov terbebani dengan janji bonus untuk para staf dan para penggawa Persib.
“Uang yang dijanjikan Rp1 miliar itu Sekda sudah berkoar-koar ke mana-mana dan sudah memberikan uang kadedeuh dikumpulkan Rp365 juta. Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,” kata Umuh di Bandung, Jumat (27/6/2025).
1. Tak ingin ada konflik akibat uang
Umuh mengaku, tidak mau kelak menjadi masalah dari pemberian bonus Persib juara ini. Untuk menghindari konflik berkepanjangan, dia memutuskan untuk menolak dan mengembalikan uang yang sudah diberikan Pemprov.
“Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp1 miliar. Jangan sampai ini jadi masalah, jadi bumerang,” tegasnya.
Menurutnya, Pemprov Jabar tampak terbebani dengan janji bonus yang sebelumnya dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam pawai Persib juara. Seharusnya, pemerintah jangan asal berjanji akan memberikan bonus miliaran rupiah bila memang sulit untuk dilakukan.
“Saudara Herman, Sekda Jabar hati-hati ya, uang Rp1 miliar itu ga susah karena dia menyusahkan sendiri. Apa yang sudah dijanjikan, harusnya jangan bicara dulu, nanti dikumpulkan berapa adanya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Umuh menegaskan, klub akan tetap menolak bonus yang diberikan Pemprov, sekalipun nominalnya nanti terkumpul Rp1 miliar.
“Ditolak. Karena apa? Riskan, kecuali ada rinciannya. Kalau tidak jelas ini yang jadi masalah buat saya, tanggungjawabnya gimana,” tandasnya.
2. Uang bonus dari ASN tak bisa dipaksakan
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman enggan memperpanjang urusan soal bonus untuk Persib yang berhasil keluar sebagai juara Liga 1 2024/25. Herman mengatakan, bonus untuk pemain Persib dari Pemprov Jabat bersifat sukarela, maka idak ada paksaan untuk ASN yang ingin menyumbang.
“Kan itu mah sukarela ya, kan saya kira sudah jelas,” kata Herman saat ditemui di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.
Herman tidak mau, hal ini jadi masalah yang berkepanjangan. Menurutnya, urunan sukarela artinya berapapun nominal yang akan disumbangkan ASN, pasti diterima. Ia pun enggan mengomentari lebih lanjut ihwal kekecewaan Bos Persib Umuh Muchtar, yang menyinggung janji bonus Rp1 miliar, tetapi hanya Rp365 juta,
“Kita mah sukarela ya, karea tidak boleh memaksa, harus sukarela. Sudah. Tidak ada komentar,” tegasnya.
3. APBD tak bisa dijadikan bonus ke Persib
Ketika perayaan juaranya Persib Bandung, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengikuti konvoi gelar juara Liga 1 2024/2025. Ia juga mengumumkan pemberian bonus Rp 1 miliar dari dana pribadinya.
Pawai juara Persib berlangsung Minggu, 25 Mei 2025, dari Balai Kota Bandung hingga Gedung Sate.
KDM -inisial Dedi Mulyadi- bersama manajer Persib Umuh Muchtar sempat diarah di atas sisingaan di hadapan puluhan ribu Bobotoh dan warga Kota Bandung yang memadati pelataran Gedung Sate.
Dedi Mulyadi juga mengumumkan apresiasi atas prestasi Persib dalam bentuk kadeudeuh sebesar 1 miliar dari dirinya pribadi dan Rp 1 miliar lainnya dari urunan pejabat Pemprov Jabar. "Bonus bukan APBD. Tidak boleh itu. Ini dari saya satu miliar. Kemudian, saya minta Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar memberi tambahan bonus 1 miliar. Tidak boleh dari APBD," kata dia.
