Ingin Membuka Sekolah, Doni Monardo: Belum Ada Zona Hijau di Jabar

Terkait dengan keinginan Pemprov Jabar membuka kembali sekolah di zona hijau tingkat kecamatan, Doni mengembalikan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Sebab, setiap pemerintah daerah (pemda) memiliki kebijakan tersendiri melihat kondisi penyebaran kasus COVID-19.

"Silakan untuk kepala daerah dan kepala sekolah yang memang tahu kondisinya. Kalaupun memang harus dimulai semua protokol kesehatan harus dipersiapkan," ujarnya.

Misalnya, ketersediaan Thermo Gun, penyanitasi tangan, hingga membuat tempat mencuci tangan di sejumlah sudut sekolah.

Ketika persiapan sekolah sudah matang dari segi fasilitas, Doni mengimbau setiap sekolah melakukan simulasi terlebih dulu. Harapannya para siswa mulai membiasakan sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Jangan sampai ketika mereka sekolah justru melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan penyebaran virus. Apalagi selama ini siswa sudah terbiasa dengan sekolah normal sebelum adanya pandemik virus corona.

"Pra sekolah ini penting. Itu harus jadi prioritas setiap sekolah sebelum kembali normal (belajar mengajar)," ujarnya Doni.

Hal yang cukup dikhawatirkan Doni adalah ketika siswa khususnya yang berada di sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP) tidak begitu paham terkait dengan kegunaan masaker. Bisa jadi mereka justru bertukar masker ketika berada di lingkungan sekolah.

Kondisi tersebut jelas berbahaya karena kita tidak tahu siswa mana yang mungkin masuk dalam kategori orang tanpa gejala, kemudian menularkannya kepada siswa lain saat bertukar masker.

"Karena senang dengan masker yang lain terus bertukat masker. Ini bahaya juga. Orang tua dan pihak sekolah harus mengantisipasi ini," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan sekolah yang masuk dalam kecamatan zona hijau di 27 kabupaten/kota bisa dibuka kembali. Namun, mereka harus benar-benar mempersipakan protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir.

"Kalau mereka blum siap, tidak ada tempat mencuci tangan, pengurangan siswa offline 50 persen, maka tidak boleh mendapat izin dulu," ujar Ridwan Kamil.

Untuk pembatasan jumlah siswa, lanjut Emil, pihak sekolah bisa melakukan pembagian di mana sebagian siswa sekolah pada Senin sampai Rabu dan sisanyanya Kamis sampai Jumat atau Sabtu.

Sebanyak 257 kecamatan di Provinsi Jawa Barat diizinkan membuka proses belajar mengajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan virus corona (COVID-19). Pembukaan dilakukan secara bertahap mulai dari SMA/SMK menyusul SMP, SD dan TK.

Emil mengatakan, ratusan kecamatan tersebut diizinkan beroperasi lantaran ada dalam zona hijau. Selain itu, ada beberapa kecamatan sejak awal pandemik nihil kasus COVID-19, pembukaan dilakukan bukan di tingkat kabupaten/kota, melainkan tingkat kecamatan.