Industri Manufaktur Jabar Lesu, Buruh Sebut Jam Lembur Mulai Dikurangi

Berdasarkan data yang didapatkannya, beberapa pabrik industri manufaktur sudah ada yang melakukan pemecatan terhadap buruh. Meskipun tidak begitu massif, anggota KSPSI Jabar tercatat ada sebanyak lima ribu orang yang terdampak PHK pada periode Januari-Juli 2026.

"Untuk SPSI di Jawa Barat PHK sampai saat ini dari Januari-Juli 2026 kurang lebih lima ribu orang," ucapnya.

Menurut Roy, ada berbagai faktor yang membuat industri manufaktur mengalami kontraksi yang mengakibatkan terjadinya PHK dengan cara efesiensi tersebut. Salah satu di antaranya kondisi keuangan perusahaan yang tidak baik-baik saja dan menuju titik bangkrut.

"Banyak juga diakibatkan karena produk-produk impor yang membanjiri pasar domestik di Indonesia sehingga industri dalam negeri tidak bisa bersaing dengan produk luar negeri yang lebih murah," katanya.

Selain itu, banyak pabrik manufaktur yang bertransaksi menggunakan dolar untuk membeli bahan baku, sementara produknya harus dijual dengan Rupiah. Kondisi ini, dinilai turut memengaruhi kondisi industri di Jabar.

"Bahan baku impor pembelianya pakai dolar yang harganya tinggi. Di sisi lain hasil produksi dijual dengan Rupiah, faktor lainnya yaitu tarif bea masuk ke Amerika yang juga berdampak terhadap cost produksi," kata dia.

Belum lagi soal adanya kenaikan tarif gas industri yang mencekik para pelaku usaha manufaktur, akhirnya pilihan yang paling memungkinkan yaitu melakukan PHK kepada buruh.

"Tarif gas industri yang kemarin cukup tinggi juga berdampak signifikan terjadinya PHK, termasuk Perang Rusia-Ukrania, Iran Amerika dan Israel semua mempunyai dampak terhadap industri dalam negeri," katanya.

"Perusahaan melakulan efisiensi dari pengurangan hari kerja, jam kerja, pengurangan karywan dan bahkan menutup perusahaan yang pada akhirnya terjadi PHK," kata dia.

Sementara itu berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), angka pekerja yang terdampak PHK di Jabar periode Januari-Juni 2026 mencapai 6.727 pekerja. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain.

Rinciannya, kasus PHK pada Januari ada sebanyak 1.162 orang pekerja, Februari 1.836 orang, Maret 1.458 orang, April 1.250 orang, Mei 914 orang, dan Juni 107 orang.

Sedangkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Jabar masih berada dalam tren positif. Jumlah tenaga kerja baru yang terserap melalui investasi dinilai jauh lebih besar.

"Kalau ada PHK 5.000, masuk 100 ribu, ya jangan ribut. Kan ada yang masuk," ujar KDM, dikutip Senin (3/8/2026).

Ia menilai pemberitaan mengenai PHK kerap menjadi sorotan utama, sementara kabar baik mengenai investasi dan penciptaan lapangan kerja baru justru kurang mendapat perhatian.

"Sentimen di media sosial itu kalau berita buruk tentang pemerintahan menjadi headline, viral. Tetapi berita positif menjadi tidak viral. Ini opini yang harus dibangun," katanya.

Adapun capaian investasi Jabar sepanjang semester I 2026. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, realisasi investasi pada periode Januari-Juni 2026 mencapai Rp138,13 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 246.887 orang.

KDM menegaskan, investasi yang masuk terus membuka peluang kerja baru di berbagai sektor. Salah satunya pembangunan data center di Purwakarta yang berdiri di kawasan bekas aset Indosat.

"Saya sudah dua hari ini. Kemarin saya di Purwakarta ada 3.000 tenaga kerja untuk data center, yang di tempat Indosat zaman dulu. Data center tier satu pertama di Indonesia, itu 3.000 tenaga kerja," ujarnya.

Selain itu, pabrik kendaraan listrik BYD di Kabupaten Subang juga terus melakukan perekrutan tenaga kerja baru seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap produknya.

"Kemudian ke BYD, itu hampir 9.000 sekarang rekrutmen baru karena produknya diminati," kata KDM.