Hengky Kurniawan Segera Lengser, Tiga Sosok Diusulkan Jadi Pj Bupati

Rismanto menerangkan, usulan itu hasil usulan dari fraksi dan aspirasi dari kalangan masyarakat baik individu maupun kelembagaan. Intinya, DPRD menampung tiap nama yang diusulkan asalkan sesuai regulasi harus pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) layak secara administrasi maupun secara kepangkatan.

Kewenangan DPRD, lanjut Rismanto, hanya pada tahap mengusulkan tiga nama. Karena selain DPRD, Pemprov Gubernur juga berhak mengusulkan tiga nama. Adapun keputusan nama Pj Bupati seluruh merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Penentuan akhirnya ada di Kemendagri. Apakah salah satu usulan DPRD atau tidak ada satu pun itu, sepenuhnya kewenangan Kemendagri," ucap Rismanto.

Namun setelah nama itu diusulkan, muncul informasi bahwa pemerintah pusat akan menunjuk Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah, Kemendagri, Arsan Latif sebagai penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat. Pasalnya, Arsan disebut-sebut cocok membenahi APBD Bandung Barat yang tiap tahun kerap dilanda defisit.

Menyikapi informasi tersebut Anggota DPRD KBB Fraksi PDI Perjuangan Deni Setiawan
meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menetapkan Pj Bupati Bandung Barat sesuai usulan DPRD KBB.

"Tentu kita gak sepakat kalau di luar tiga nama ini. Tapi saya sangat meyakini kalau Kemendagri akan menghargai dan menghormati kearifan lokal. Tidak mungkin Kemendagri menunjuk Pj bupati orang yang di luar rekomendasi DPRD," kata Deni.

Pihaknya berharap, masyarakat tidak terpancing atas isu yang berkembang jika Kemendagri sudah mengeluarkan putusan Pj Bupati di luar usulan dewan.

Dirinya meyakini pemerintah pusat akan mempertimbangkan usulan dari daerah karena yang mengetahui kondisi di daerah salah satunya DPRD.

"Tapi Kemendagri juga akan menghormati alur yang sudah ditempuh. DPRD sudah menjaring dan menyaring serta mengusulkan nama-nama calon Pj bupati melalui gubernur, jadi pasti ini akan dipertimbangkan," ujarnya.