Hati-hati Titipkan Anak di Day Care Bandung, Banyak yang Tak Berizin

Selain masalah izin pendirian, lanjut Uum, ada beberapa persoalan lain seperti pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang berada tempat tersebut baik yang mengelola maupun mengasuh juga tidak semua memiliki kompetensi yang laik.

Kemudian, ada sarana dan prasarana gedung yang izin mendirikan bangunannya bermasalah karena mereka memakai tempat tinggal untuk menjadi day care, sehingga bukan bangunan sendiri.

"Lebih jauhnya ini ruang yang terpisah antara ruang tidur, ruang makan, ruang bermain dan sebagaimana, ini masih banyak," ungkapnya.

Uum menuturkan, tantangan lain yang harus dilakukan DP3A adalah memastkan jumlah day care memadai di setiap wilayah termasuk di kawasan tempat bekerja seperti kedinasan (OPD). Tempat penitipan anak milik pemerintah harus bisa menjadi percontohan yang lain sehingga nantinya standar day care bisa disamakan.

"Target awal kami juga setiap OPD ini ada penitipan anak di tahap awal, agar bisa menjadi percontohan untuk day care yang ideal itu seperti apa," ungkap Uum.

Sementara itu Ketua PKK Kota Bandung Aryatri Farhan mengatakan jika anak-anak adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Anak-anak, kata dia, harus diawasi bentul tumbuh kembangnya, sehingga tempat penitpan anak harus dibuat agar mendukung perkembangan fisik, emosional, hingga intelektual.

"Pemenuhan hak anak termasuk hak pengasuhan dan perlindungan harus menjadi prioritas. Maka, keberadaan TPA yang aman, nyaman, dan sesuai standar menjadi penting," kata dia.

Semua pihak khususnya tempat penitipan anak harus bisa menjadikan fasilitas ini tidak sekedar menitipkan semata, tapi harus menjadi ruang pengasukan yang mencerminkan cinta, keamanan, maupun perlindungan dari kekerasan.

"Harapan saya Kota Bandung bisa ada sistem TPA yang terjangkau oleh semua kalangan, dikelola secara profesonal, transpraan, dan akuntabel dengan pengasuh terlatih dan staandar operasional serta manajemen risiko baik. Ini penting untuk rasa aman para orangtua," katanya.