KDM Desak AMDAL Data Center BDx Jatiluhur Dibuka Seluruhnya ke Publik

KDM mengatakan masyarakat perlu mengetahui siapa saja pihak yang bertanggung jawab menyusun dan menilai kajian dampak lingkungan proyek tersebut. Ia meminta DLH Kabupaten Purwakarta mengumumkan nama tim ahli yang dilibatkan dalam proses tersebut melalui media sosial.

"Karena ini era keterbukaan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta diperintahkan oleh undang-undang, karena ini PMA, untuk membuat analisis dampak lingkungan. Bapak melalui bupati, akunnya umumkan di media sosial tim ahli yang menganalisis dampak lingkungan dari PT BDx ini," kata KDM.

Menurut dia, keterbukaan tidak cukup hanya dengan menyediakan dokumen AMDAL dalam bentuk laporan yang sulit dipahami masyarakat umum.

Konsultan yang menyusun kajian, kata KDM, juga perlu menjelaskan hasil analisisnya ketika muncul pertanyaan atau kekhawatiran publik di media sosial.

"Ketika di media sosial muncul mengenai orang kecemasan terhadap BDx, air, kebisingan, konsultannya jawab. Muncul memberikan kajian analisisnya agar publik baca," ujarnya.

KDM menilai pola tersebut dapat membuat masyarakat memahami dasar kajian secara lebih utuh. Dia juga menyoroti mekanisme uji publik dalam proses AMDAL yang dinilainya, selama ini cenderung dilakukan melalui forum rapat yang melibatkan perwakilan masyarakat.

"Kalau hanya terima dalam bentuk dokumen buku begini, publik enggak baca. Panjang. Nanti suka dikutip sedikit-sedikit. Uji publik selama ini kan terlalu normatif. Uji publik itu bentuknya rapat. Publiknya enggak tahu, yang diwakilkan saja, tokoh masyarakat," katanya.

KDM mengusulkan media sosial digunakan sebagai ruang tambahan untuk membuka hasil kajian dan memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan secara langsung.

"Uji publik sekarang uji aja di media sosial. Ribut-ribut di situ, bertengkar. Tinggal yang berikut lagi kebisingan," katanya.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dapat melihat perdebatan mengenai dampak proyek secara lebih terbuka, termasuk ketika terdapat perbedaan pandangan antara satu pakar dengan pakar lainnya.

KDM juga mempertanyakan proses penyusunan AMDAL proyek BDx yang hingga kini masih berlangsung. Dalam sidak tersebut dijelaskan bahwa dokumen AMDAL masih dalam proses perbaikan dan belum diterbitkan.

Kajian awal dilakukan oleh konsultan dari Jakarta. Sementara DLH Kabupaten Purwakarta disebut melibatkan pakar pembanding untuk memberikan perspektif lain terhadap kajian tersebut. Dia meminta keberadaan para pakar tersebut juga dibuka kepada publik.

"Karena dalam diri kita enggak ada kepentingan apa pun. Apalagi duit segala macam, enggak ada," kata dia.

Menurut KDM, keterbukaan tersebut juga diperlukan untuk menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terkait proyek, termasuk soal penggunaan air dan kebisingan.

Seperti diketahui, dengan nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun, proyek AI Campus 2 (CGK4) BDx menjadi salah satu proyek pusat data berskala besar di Jawa Barat. Proyek tersebut dibangun di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi yang menjadi bagian dari kawasan pengembangan seluas 11 hektare.

Kawasan tersebut direncanakan terdiri atas enam gedung dengan kapasitas pengembangan hingga 640 MW. Gedung pertama akan menyediakan kapasitas IT sebesar 120 MW secara bertahap. Fase pertama yang telah dikontrak ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027.