Forum GAPKI Soroti Perlindungan Pekerja Perempuan Industri Sawit
- Kegiatan forum lintas pemangku kepentingan
- Peran strategis pekerja perempuan di industri sawit
- Panduan praktis dan isu strategis yang dibahas
Bandung, IDN Times - Isu perlindungan pekerja perempuan di sektor perkebunan sawit kembali menjadi sorotan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar forum lintas pemangku kepentingan di Palu, Sulawesi Tengah, untuk membahas penguatan hak dan perlindungan bagi pekerja perempuan di industri tersebut.
Kegiatan bertajuk Sawit Indonesia Ramah Pekerja Perempuan ini berlangsung pada 11–12 Februari 2026 di Hotel Santika Palu. Forum ini dirancang sebagai ruang dialog dan lokakarya guna menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut di tingkat perusahaan maupun daerah.
Sebanyak sekitar 140 peserta hadir dalam pertemuan ini, terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, perusahaan perkebunan sawit, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, akademisi, petani, hingga media.
Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan kompleksitas isu perlindungan pekerja perempuan di sektor sawit.
Melalui forum tersebut, GAPKI menegaskan komitmennya untuk mendorong praktik perkebunan sawit yang tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga berkeadilan secara sosial, khususnya bagi pekerja perempuan.
1. Menyatukan komitmen lintas pemangku kepentingan
Kegiatan ini diselenggarakan GAPKI dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta mitra terkait. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sawit berkelanjutan, termasuk integrasi prinsip kesetaraan gender dalam program pendanaan dan kebijakan sektor sawit.
Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dibacakan Pelaksana Harian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Firdaus Abdul Karim, ditegaskan bahwa perlindungan pekerja perempuan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak.
“Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan serta penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bermartabat harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap forum ini mampu melahirkan langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, sehingga pekerja perempuan di sektor sawit memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan yang layak di tempat kerja.
2. Peran strategis pekerja perempuan di industri sawit
Ketua GAPKI Cabang Sulawesi, Dony Yoga Perdana, menekankan bahwa pekerja perempuan memiliki peran penting dalam rantai produksi industri sawit di wilayah tersebut. Kontribusi mereka dinilai signifikan, baik dalam operasional kebun maupun aspek pendukung lainnya.
“Ada kurang lebih 10,68 persen komposisi karyawan perempuan dari total karyawan tetap yang bekerja di industri perkebunan di wilayah Sulawesi,” kata Dony.
Menurutnya, GAPKI terus mendorong penguatan kapasitas pekerja perempuan, perusahaan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil agar tercipta lingkungan kerja yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan di sektor perkebunan sawit.
3. Panduan praktis dan isu strategis yang dibahas
Dalam forum ini, GAPKI juga menyosialisasikan Panduan Praktis Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan bagi perusahaan dalam menerapkan perlindungan hak pekerja perempuan sesuai regulasi nasional dan standar internasional.
Sejumlah isu strategis turut dibahas secara mendalam, mulai dari perlindungan maternitas, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), status kerja dan pengupahan, hingga jaminan sosial bagi pekerja perempuan.
Selain itu, forum ini juga menyoroti pentingnya pencegahan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, serta penguatan partisipasi perempuan dalam tata kelola perusahaan dan proses audit keberlanjutan.
Melalui dialog dan kolaborasi lintas sektor, GAPKI berharap praktik perlindungan pekerja perempuan di industri sawit dapat terus diperkuat ke depan.
