Farhan Wanti-wanti Warga Bandung Alami Downgrade Lifestyle

Farhan mengatakan, kondisi tersebut jangan sampai terjadi di Kota Bandung. Untuk mengantisipasinya, Pemkot Bandung berupaya menjaga kemampuan ekonomi masyarakat melalui sejumlah kebijakan.

Salah satunya dengan mendukung program pembangunan tiga juta rumah dari pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan rantai pasok bahan pangan tersedia dengan baik dan cepat.

"Hal seperti itu tidak boleh sampai terjadi di Kota Bandung. Karena itu, Kota Bandung mendukung program pembangunan tiga juta rumah dari pemerintah," katanya.

"Kedua, kita harus memastikan rantai pasok bahan pangan tersedia dengan baik dan cepat. Ketiga, memastikan peluang kerja dan peluang usaha tetap terbuka lebar di Kota Bandung untuk menjaga daya beli masyarakat," kata Farhan.

Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan, berdasarkan catatan inflasi periode Januari hingga Oktober, terdapat sejumlah komoditas yang memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Bandung.

Harga beras menjadi salah satu komoditas yang disorot. Selain itu, ada harga bensin, gas dapur, emas perhiasan, hingga rokok putih mesin bermerek luar negeri.

"Jika dilihat dari inflasi Januari hingga Oktober, ada beberapa komoditas yang memicu inflasi di Kota Bandung. Pertama, harga beras. Kedua, harga bensin. Ketiga, harga gas dapur. Keempat, emas perhiasan karena permintaan masyarakat Bandung cukup tinggi. Kelima, rokok putih mesin bermerek luar negeri," tuturnya.

Menurut Farhan, pemenuhan kebutuhan pokok harus menjadi prioritas sebelum masyarakat memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan lainnya, termasuk menabung dan membeli emas.

"Artinya, yang paling penting adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi terlebih dahulu. Setelah itu, masyarakat Bandung diharapkan tetap memiliki kemampuan untuk menabung, membeli emas, dan menikmati gaya hidupnya," katanya.

Di sisi lain, Farhan mengakui pertumbuhan ekonomi Kota Bandung belum sepenuhnya merata. Kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum optimal turut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya.

"Tantangannya adalah pertumbuhan ekonomi yang belum merata atau kualitas pertumbuhannya masih kurang. Ketimpangan sosial di Kota Bandung juga cukup tinggi," ujarnya.

Untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pangan, Pemkot Bandung juga berupaya memastikan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap terjangkau.

Farhan menyebut sekitar 30 persen peredaran beras SPHP di Kota Bandung dikendalikan oleh Bulog. Harga beras tersebut dipastikan tidak boleh melebihi Rp12.500 per kilogram.

"Ini yang harus kita hadapi bersama dengan memastikan harga beras SPHP tetap terjangkau. Sebanyak 30 persen peredaran beras SPHP di Kota Bandung dikendalikan oleh Bulog, dengan harga yang tidak boleh lebih dari Rp12.500 per kilogram," kata Farhan.

Sedangkan, Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad), Ferry Hadiyanto mengatakan, fenomena downgrade lifestyle tidak selalu berarti masyarakat berhenti mengonsumsi atau mengurangi aktivitas rekreasi secara drastis.

Menurutnya, kelas menengah justru mempertahankan kegiatan yang memberikan kesenangan, tetapi mengganti pilihan produk maupun tempat dengan alternatif yang lebih terjangkau.

"Downgrade itu, dia mencari harga lebih murah. Kalau perlu, bawa makanan dari rumah," kata Ferry.

Ferry menjelaskan, masyarakat mulai menyesuaikan pengeluaran untuk mempertahankan aktivitas yang mereka sukai. Salah satu contohnya terlihat dari kebiasaan mengunjungi kafe.

Jika sebelumnya seseorang terbiasa mengeluarkan Rp50 ribu untuk sekali nongkrong, kini ia bisa beralih ke tempat dengan harga sekitar Rp25 ribu. Aktivitasnya tetap sama, tetapi biaya yang dikeluarkan lebih rendah.

"Pola serupa juga dapat terjadi ketika masyarakat berkunjung ke pusat perbelanjaan. Mereka tetap datang ke mal, tetapi lebih selektif dalam berbelanja dan memilih waktu ketika ada promosi atau diskon," katanya.