Farhan Bekukan Izin Videotron Jalan Riau Bandung Tanpa Batas

Kasus ini bermula dari pemotongan pohon di kawasan Jalan Riau yang sempat menjadi perhatian publik. Dalam proses pemeriksaan, pelaku mengakui pohon dipangkas agar videotron di lokasi tersebut lebih mudah terlihat dari jalan.

Menurut Farhan, pengakuan itu membuat persoalan tidak lagi sekadar soal pohon yang ditebang, melainkan menyangkut kepentingan bisnis yang mendapat manfaat dari tindakan tersebut.

"Yang motongnya mengakui bahwa motivasinya supaya videotronnya kelihatan. Jadi ada keterkaitan langsung antara pemotongan pohon dengan videotron," ujarnya.

Atas dasar itu, Pemkot Bandung memutuskan menyegel videotron sekaligus menghentikan seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan perizinannya.

Selain penyegelan, Pemkot juga membekukan pengajuan izin yang berkaitan dengan videotron tersebut. Artinya, pemilik tidak bisa melanjutkan proses administrasi maupun mengoperasikan reklame digital itu selama status pembekuan masih berlaku.

Farhan menegaskan langkah tersebut diambil untuk menunjukkan bahwa ruang publik dan lingkungan kota tidak bisa dikorbankan demi kepentingan usaha.

Ia juga memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan lanjutan jika ditemukan pelanggaran baru, termasuk apabila videotron kembali beroperasi tanpa izin.

Langkah tegas ini sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar tidak mengabaikan dampak lingkungan dalam menjalankan bisnisnya.

Di balik kasus Jalan Riau, Farhan menyoroti satu persoalan yang menurutnya perlu dievaluasi, yakni besaran sanksi bagi pelaku perusakan pohon.

Menurut dia, denda yang diatur dalam peraturan daerah saat ini belum sebanding dengan nilai investasi dan potensi keuntungan bisnis yang bisa diperoleh. Akibatnya, ada pihak yang menganggap pelanggaran terhadap pohon kota hanya sebagai risiko usaha.

"Menurut saya mah sangat kecil," katanya.

Farhan menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memunculkan anggapan bahwa merusak pohon lebih murah dibanding menyesuaikan desain usaha dengan kondisi lingkungan yang ada.

Sementara proses penegakan aturan berjalan, Pemkot Bandung juga menyiapkan langkah pemulihan. Sebanyak delapan pohon akan ditanam kembali di Jalan Riau dan dua pohon lainnya di kawasan Cihapit.

Bagi Farhan, kasus ini bukan sekadar soal videotron atau perizinan. Yang ingin ditegaskan adalah bahwa pohon dan ruang hijau merupakan aset publik yang harus dijaga. Ketika ada pihak yang mengorbankannya demi kepentingan tertentu, pemerintah wajib hadir dan mengambil tindakan tegas.