Mitra MBG Priangan Timur Minta BGN Kaji Ulang Skema Insentif Baru

01 Oct 2026, 21:35 WIB

Kota Tasikmalaya

4 min read

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Mitra MBG Priangan Timur meminta BGN mengkaji ulang skema insentif dapur SPPG berbasis jumlah penerima manfaat yang direncanakan berlaku 5 Oktober 2026.
Pengelola menilai perubahan saat kerja sama berjalan mengancam operasional, karena banyak dapur dibangun dengan modal pribadi atau pinjaman bank dan masih menanggung cicilan.
Mitra mengusulkan masa penguatan operasional dua tahun sebelum akreditasi atau grading diterapkan, serta berencana meminta audiensi resmi dengan BGN.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Tasikmalaya, IDN Times – Mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Priangan Timur meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji ulang rencana perubahan skema insentif bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan yang akan mulai berlaku pada 5 Oktober 2026 itu dinilai berpotensi mengganggu operasional dapur yang selama ini dibangun menggunakan modal pribadi hingga pinjaman perbankan.

Permintaan tersebut disampaikan para pemilik yayasan dan pengelola dapur SPPG dari sejumlah daerah, mulai dari Pangandaran, Kota Banjar, Ciamis, Garut, hingga Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menyoroti wacana perubahan sistem insentif dari yang sebelumnya bersifat tetap (flat) menjadi proporsional berdasarkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilayani masing-masing dapur.

Perwakilan Mitra BGN Priangan Timur, Ucu Supriatna, mengatakan para pengelola tidak menolak evaluasi kebijakan. Namun, mereka berharap perubahan tersebut tidak dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan para mitra yang menjalankan program di lapangan.

"Kami mohon kepada para pimpinan BGN untuk mengkaji ulang. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BGN bahwa insentif ini tentunya akan dibagi sesuai dengan jumlah KPM setiap dapur," ujar Ucu usai pertemuan para mitra di Rumah Makan Semilir, Jalan Ciawi-Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (1/10/2026).

1. Mitra nilai perubahan dilakukan di tengah masa kerja sama
Dok.Istimewa
Menurut Ucu, salah satu keberatan utama para mitra adalah perubahan kebijakan yang muncul ketika banyak dapur masih berada dalam masa awal operasional dan menjalankan perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.
Ia mengatakan mayoritas dapur SPPG dibangun dari nol menggunakan dana pribadi para pengelola. Tidak sedikit pula yang harus mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan atau menggandeng konsorsium untuk memenuhi kebutuhan investasi awal.
Karena itu, insentif yang diterima selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dapur, mulai dari pemeliharaan fasilitas, pengadaan peralatan tambahan, hingga pemenuhan kebutuhan administrasi.
Menurut para mitra, jika pemerintah ingin melakukan efisiensi anggaran, kebijakan tersebut seharusnya dirancang sejak awal program berjalan, bukan dilakukan ketika kontrak kerja sama masih berlangsung.
"Sekali lagi kami berharap kepada para pimpinan BGN mohon untuk mengkaji ulang, karena bagaimanapun juga lebih baik mengkaji atau bila perlu kami ini diajak rembug untuk menentukan sebuah keputusan," tegas Ucu.
2. Pengelola dapur mengaku masih menanggung cicilan bank
Kondisi SPPG Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/10/2025). (IDN Times/IDN Times Dini Suciatiningrum)
Kekhawatiran serupa disampaikan Yayan Caryanto, pemilik Dapur SPPG Kiarajangkung Sukahening #003 sekaligus Ketua Yayasan Mitra Insan Berdikari.
Yayan mengatakan dapur yang dikelolanya melayani sekitar 1.748 penerima manfaat dan dibangun sejak awal program MBG diluncurkan. Untuk membangun fasilitas tersebut, pihaknya harus bekerja sama dengan perbankan sehingga masih memiliki kewajiban pembayaran cicilan setiap bulan.
"Untuk membangun dapur SPPG ini, kami harus bekerja sama dengan pihak perbankan dengan angsuran sekitar Rp30 juta per bulan, dan modal tersebut masih belum tertutup. Kebijakan baru ini tentu akan berdampak buruk pada kondisi keuangan kami," ujar Yayan.
Menurutnya, perubahan skema insentif akan memengaruhi kemampuan pengelola dalam menjaga kualitas layanan kepada penerima manfaat. Padahal, dapur dituntut untuk tetap memenuhi standar pelayanan dan operasional yang ditetapkan BGN.
Para pengelola menilai keberlanjutan program MBG tidak hanya bergantung pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada kemampuan dapur untuk mempertahankan kualitas layanan dan kesiapan operasional di lapangan.
3. Mitra usulkan sistem akreditasi sebelum insentif diubah
Dok.Istimewa
Sebagai alternatif, para mitra mengusulkan agar BGN memberikan waktu selama dua tahun kepada pengelola dapur untuk memperkuat operasional dan memenuhi seluruh standar yang ditetapkan.
Setelah masa tersebut, BGN dinilai dapat menerapkan sistem akreditasi atau grading yang membedakan kualitas dan kapasitas masing-masing dapur. Dengan begitu, penyesuaian insentif dapat dilakukan berdasarkan klasifikasi yang jelas dan terukur.
Usulan tersebut, menurut para mitra, dinilai lebih adil dibandingkan perubahan insentif yang langsung didasarkan pada jumlah penerima manfaat. Selain memberikan kepastian bagi pengelola, mekanisme itu juga dapat mendorong peningkatan kualitas layanan di setiap dapur SPPG.
Dalam waktu dekat, para mitra SPPG di Priangan Timur berencana mengirimkan surat resmi kepada BGN untuk meminta audiensi. Mereka ingin memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan perubahan kebijakan sekaligus menyampaikan berbagai masukan dari daerah.
Meski menyampaikan keberatan, para mitra menegaskan tetap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Namun, mereka berharap setiap perubahan kebijakan dapat dibahas bersama para pelaksana di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.