Era Pemerintahan Digital Dimulai, BSSN-BPK RI Siapkan Taruna Siber Berintegritas
- Sinergi BSSN dan BPK RI untuk pemerintahan digital yang tangguh
- Pengawasan keuangan negara tak terpisahkan dari keamanan siber
- Taruna Poltek SSN dilatih menjadi garda depan akuntabilitas digital masa depan
Depok, IDN Times - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar kuliah umum bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Kantor BSSN Sawangan, Depok, Senin (16/10/2025). Agenda ini bukan sekadar forum akademik, tetapi momentum strategis yang menandai penguatan sinergi dua lembaga negara dalam membangun sistem pemerintahan modern yang transparan, aman secara digital, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Acara turut dihadiri Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK RI, Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, serta jajaran Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN). Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran langsung bagi generasi muda siber untuk memahami bahwa keamanan digital dan akuntabilitas keuangan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus saling menopang.
Kehadiran pejabat tinggi negara seperti Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Sarjono dan Direktur Pemeriksaan I.A BPK RI Arief Fadillah memperkuat pesan bahwa kolaborasi BSSN dan BPK bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi komitmen strategis menuju Indonesia yang berdaulat secara digital dan finansial.
1. Jadikan sinergi pemerintahan digital yang tangguh
Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi menegaskan pentingnya peran strategis BSSN dan BPK RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern menuju Visi Indonesia Emas 2045.
“Kehadiran Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK RI Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana menjadi inspirasi bagi taruna-taruni Poltek SSN beserta pegawai BSSN untuk bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik secara berkelanjutan,” kata Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times.
Nugroho menekankan bahwa keamanan siber adalah tulang punggung tata kelola digital, sementara pengelolaan keuangan negara adalah napas akuntabilitas. Kombinasi keduanya menciptakan sistem pemerintahan yang dipercaya publik dan kompetitif di mata dunia.
Kegiatan kuliah umum ini juga dirancang untuk menjembatani paradigma lama birokrasi menuju birokrasi modern yang berbasis data, transparansi digital, dan perlindungan informasi strategis negara.
2. Pengawasan keuangan negara tak bisa dipisahkan dari keamanan siber
Dalam kuliah umum bertema “Sinergi Hasil Pemeriksaan BPK dengan BSSN dalam Mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa tantangan negara di era digital bukan hanya soal infiltrasi siber, tetapi juga kebocoran anggaran publik akibat lemahnya akuntabilitas.
“BPK dan BSSN memiliki peran strategis yang saling melengkapi. BPK memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, sedangkan BSSN menjaga keamanan informasi dan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung pemerintahan modern,” jelasnya.
Nyoman menegaskan bahwa dengan meningkatnya digitalisasi sistem keuangan negara, ancaman tidak lagi datang dari penyimpangan manual, melainkan serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas nasional secara sistemik.
“Integritas dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari profesi siber. Ketika teknologi semakin maju, ancaman juga semakin kompleks. Oleh karena itu, nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme harus menjadi fondasi,” ujarnya.
Kolaborasi antarlembaga bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan strategis. Dengan menjaga ruang siber dan mengawal keuangan negara, kedua lembaga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan pemerintahan yang bersih.
3. Taruna siber dilatih jadi garda depan akuntabilitas digital masa depan
Kuliah umum ini juga menjadi ajang pembinaan karakter bagi taruna Poltek SSN, yang dipersiapkan menjadi pemimpin digital dan pengawal kedaulatan informasi negara. Dr. Nyoman menekankan bahwa generasi muda siber bukan hanya ahli teknologi, tetapi juga pemegang amanah publik.
“Melalui forum ini para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik dalam setiap aspek profesi keamanan siber dan sandi negara,” kata Nyoman.
Ia menegaskan pentingnya nilai moral dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih.
“Yang satu mengawal akuntabilitas, yang satu menjaga keamanan informasi dan ruang siber, keduanya menyatu pada satu kompas, yaitu kepentingan rakyat di atas segalanya,” tegasnya.
Dengan pembekalan langsung dari pimpinan lembaga negara, para taruna tidak hanya dibentuk secara teknis tetapi juga secara etika dan kepemimpinan. Mereka diharapkan menjadi motor penggerak transformasi digital nasional dan pelindung utama kedaulatan informasi Indonesia di masa depan.
