Bandung, IDN Times - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) atau KP bersama Forum Pengada Layanan (FPL) Jawa Barat mengungkap bahwa enam daerah di wilayahnya memiliki laporan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di tengah pandemik virus corona (COVID-19).
Enam daerah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuat tertinggi yaitu: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Bekasi, dan Kabupaten Sukabumi.
Koordinator FPL Jabar, Sri Mulyati mengatakan, total laporan kekerasan terhadap perempuan selama pandemik COVID-19 ini ada 587 kasus. Ratusan kasus itu paling banyak tersebar di daerah yang didominasi oleh kabupaten dan kota besar di Jabar.
"Untuk Kota Bandung ada 110 kasus, Kabupaten Bandung 193 kasus, Kabupaten Cirebon 179 kasus, Majalengka 21, Bekasi 51, Kabupaten Sukabumi 34 kasus," ujar Sri melalui webinar yang digelar pada Minggu (13/12/2020).
Dari ratusan laporan kasus ini, Sri menjelaskan, paling banyak mengarah pada kategori psikis seksual dan kekerasan seksual. Tak hanya itu, menurut dia kondisi pandemik juga berpengaruh pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan di sosial media.
"Kasus kekerasan seksual di daerah Kota Bandung, Bekasi, Sukabumi dan Cirebon. Kasus pelecehan seksual ini sangat tinggi dalam masa pandemik," ungkapnya.
Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor mengatakan, pada 2019 lalu kasus kekerasan terhadap perempuan di Jabar menduduki angka paling tinggi dibandingkan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Pada 2020 ini, angkanya cenderung menaik.
"Kita lihat data selama lima tahun terakhir. Pada 2015 ada 300 ribu lebih kasusnya, kemudian itu turun di 2016 jadi 200 ribu sekian, dan terus tahun berikutnya naik lagi dan naik lagi," ungkap Maria.
"Kecenderungan yang terus naik ini sekali lagi berdasarkan data yang dilaporkan dan ini bisa jadi lebih tinggi," tambahnya.
Dalam masa pandemik COVID-19 ini, Maria menerangkan bahwa Komnas Perempuan memiliki tujuh fokus yang akan terus diawasi. Beberapa di antaranya yakni: kesehatan jaringan sosial, ketenagakerjaan dan kebijakan kekerasan terhadap perempuan juga implementasinya.
"Kami minta gerak bersama sahkan RUU PKS. Karena Ini akan masuk prolegnas 2021 karena sidang belum terjadi dan ini kami harapkan segera disahkan," kata dia.