Efisiensi, Tenaga Ahli SKPD di Pemprov Jabar Bakal Dikurangi
Bandung, IDN Times - Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin memberikan sinyal akan mengurangi tenaga ahli di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itu dilakukan karenakan pemerintah kini tengah melakukan efisiensi.
Adapun efisiensi itu sendiri dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Berdasarkan data yang diterima IDN Times, Pemprov Jabar sudah mempekerjakan 2017 orang tenaga ahli dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tersebar di 36 SKPD Pemprov Jabar dengan alokasi anggaran mencapai Rp111,130.657.782.
1. Pengurangan tim ahli masih dikoordinasikan
Jumlah tenaga ahli pada setiap dinas itu berbeda-beda, seperti di Dinas Bina Marga mencapai 160 orang, Diskominfo mencapai 297 orang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai 361 orang.
Kemudian, Dinas Pendidikan 103 orang, Dinas Perumahan dan Permukiman 102 orang dan secretariat daerah mencapai 194 orang. Bey mengatakan, hal itu akan masuk dalam efisiensi, namun akan dikaji terlebih dahulu.
"Semuanya akan dikaji. Tidak hanya dari penghematan kemudian langsung potong ke pelayanan. Kami kaji semuanya yang penting kami lakukan efisiensi," ujar Bey di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (6/2/2025).
2. Harusnya SDM ditingkatkan dibandingkan memperbanyak tim ahli
Bey mengungkapkan, dirinya akan mencari tahu terlebih dahulu kegunaan dari para tim ahli tersebut. Seperti dampak jika ada pengurangan di salah satu SKPD akan seperti apa.
"Fungsinya bagaimana jika dikurangi, jangan sampai ada fungsi-fungsi yang berkurang. Yang penting itu kalau memang bisa (dikurangi), tentu kami dengan senang hati. Tapi kami kaji dengan dinas-dinasnya bagaimana kalau dikurangi," ujarnya.
Menurutnya, dengan tim ahli yang sudah berkerja sekian lama ini seharusnya sudah ada transfer ilmu terhadap jajaran perangkat dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.
"Berdampak tidak (jika dikurangi). Tapi, kenapa tidak kan ini sudah sekian lama, harusnya kan sudah bisa ada transfer knowledge seperti itu," ucapnya.
3. Bey usul ASN di SKPD disesuaikan keahliannya
Lebih lanjut, Bey meminta pemerintah mementingkan kemajuan dari para ASN itu sendiri. Artinya, pengembang SDM harus lebih ditingkatkan agar tidak lagi bergantung dengan tim ahli atau sebagainya.
"Harus ada upaya untuk lebih mementingkan ASN atau PNS untuk meningkatkan kemampuan. Jadi tenaga ahli itu jangan hanya keahlian dipakai tapi harus ada transfer knowledge," jelasnya.
Ia menegaskan, efisiensi sudah dipastikan akan terjadi di dalam pos anggaran SPKPD yang ada di lingkungan Provinsi Jabar. Namun, untuk menghilangkan semuanya, Bey menyebutkan tidak akan bisa.
"Efisiensi pasti ada tapi apakah ekstrim langsung nol, gak mungkin, tapi pengurangan pasti ada. Nanti serahkan kepada Pak Sekda yang akan berlanjut terus bekerjanya, kalau saya kan dua pekan lagi udahan," kata dia.
