Didemo Pegawai, Dinkes Jabar: Pelayanan RSUD Al-Ihsan Berjalan Normal

Sudartini menuturkan, persoalan tentang status kepegawaian ini memang sudah cukup lama. Para pegawai yang jumlahnya sekitar 800 orang minta menjadi pegawai negara dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK atau P3K) atau menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Peralihan status ini karena Al-Ihsan dulunya berbentuk yayasan, kemudian berubah menjadi RSUD dan asetnya milik pemerintah provinsi. "Karena banyaknya bekerja sebelum ini adalah swasta mereka sekarang menuntut hak (perubahan status kepegawaian)," kata dia.

Sudartini menuturkan, persoalan perubahan status kepegawaian menjadi P3K atau ASN tidak bisa dilakukan ketika yayasan ini berubah di bawah Pemprov Jabar. Sebab mengenai kepegawaian harus melalui seleksi kembali. Apalagi untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil harus ada persyaratan yang dipenuhi.

Para pekerja yang sudah mengabdi puluhan tahun khususnya meminta perubahan status kepegawaian tersebut. Sayangnya permintaan ini tetap harus dilakukan sesuai mekanisme.

"Jadi urusannya sama BKD (badan kepegawaian daerah) atau dinas yang berkaitan. Ini kita (Dinkes) ikut turun karena lokusnya ada di bidang kesehatan saja," ungkap dia.

Untuk mengangkat para pegawai sebagai ASN, lanjut Sudartini, pihaknya segera melakukan pemetaan. Sebab untuk menjadi ASN ada syarat seperti latar belakang pendidikan, lama waktu bekerja, umur, dan sejumlah syarat lainnya.

Ini merupakan aturan universal yang ada di Indonesia dan tidak bisa dilanggar, termasuk oleh para pegawai Al-Ihsan yang melakukan demonstrasi. "Kita lakukan pendekatan dengan Menpan (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara). Kita akan koordinasi terus (terkait pengangkatan ASN).