Dicecar JPU KPK, Ono Surono Bantah Dapat Rp150 Juta dari Ade Kunang

JPU KPK pun kembali menegaskan pertanyaannya dan meminta Ono untuk menjawab secara jujur mengenai dugaan aliran uang Rp150 juta tersebut karena dia sudah disumpah sebelum memberikan keterangan.

Hanya saja, Ono Surono kekeuh menjawab tidak ada aliran uang masuk kepada dirinya dari Ade Kusawara Kunang. Ono pun memastikan semua pernyataannya dalam persidangan sesuai dengan BAP yang disampaikannya saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu.

"Saya masih dengan jawaban seperti pada saat di BAP penyidik, tidak ada," kata Ono Surono dalam persidangan.

Ono Surono pun dicecar mengenai aliran uang tersebut apakah melalui bendahara partai. Namun, dia menegaskan tidak mengetahui soal hal tersebut dan memastikan tidak ada aliran uang masuk ke kantong pribadinya.

"Saya tidak tahu Pak. Tapi secara aturan bisa kader menyumbang sampai batasan Rp1 miliar, tapi saya tidak mengetahui terkait hal itu," kata dia.

Sementara, mengenai sumber-sumber uang yang digunakan untuk Konferda PDIP, Ono menjelaskan dalam aturan partai ada beberapa sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk kegiatan. Dua diantaranya ada kas partai dan juga dana hibah partai dari pemerintah.

"Seluruh biaya itu diambil dari kas DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dan kita tidak menarik sumbangan atau iuranndari lainnya," jelasnya.

Sebelumnya, Ono Surono diduga menerima uang Rp150 juta dari Ade Kusawara Kunang untuk kegiatan Konferda PDIP Jabar. KPK pun menggeledah kediaman Ono baik di Kota Bandung dan di Indramayu.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini Ade Kusawara Kunang bersama dengan ayahnya HM Kunang didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Keduanya diduga menerima suap Rp12,4 miliar, dengan rinciannya, Ade diduga mendapatkan Rp11,4 miliar. Sedangkan, ayahnya HM. Kunang menerima Rp1 miliar dari Sarjan.

Uang itu diberi secara bertahap selama rentang tahun 2024 hingga 2025 dengan tujuan agar Sarjan bisa mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2025.