Demo di Sukabumi, Mahasiswa Kecam Tunjangan DPRD dan Represif Aparat
- Mahasiswa Cipayung Plus menuntut DPR RI bertanggung jawab atas kerusuhan dan mengutamakan aspirasi rakyat.
- Presiden diminta bertanggung jawab dan mengambil langkah strategis untuk menstabilkan politik yang berpihak pada rakyat.
- Polri diminta bertanggung jawab atas tewasnya Affan Kurniawan serta memecat oknum aparat yang terlibat.
Kota Sukabumi, IDN Times - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi (Garasi) kembali turun ke jalan pada Senin (1/9/2025). Aksi berlangsung di tiga titik utama, yakni Mapolres Sukabumi Kota, Gedung DPRD, dan Balai Kota Sukabumi.
Massa datang dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Mereka berorasi lantang menyuarakan keresahan rakyat, mulai dari kenaikan tunjangan DPR/DPRD hingga tindakan represif aparat.
Aksi kali ini disebut sebagai lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya pada 25 dan 28 Agustus 2025. Jika pada aksi pertama mahasiswa memprotes kenaikan tunjangan DPR RI di tengah maraknya PHK dan kemiskinan, maka aksi susulan berubah menjadi tragedi setelah seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob.
"Nyawa rakyat tidak boleh jadi korban politik kotor. Tragedi Affan adalah luka bangsa, bukan hanya Sukabumi," teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Mahasiswa menilai, di tengah krisis ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan, sikap anggota DPR RI yang tetap menaikkan tunjangan adalah bentuk pelecehan terhadap rakyat. Mereka juga mengecam langkah Wali Kota Sukabumi yang justru menaikkan tunjangan DPRD melalui peraturan wali kota.
Alih-alih menunjukkan empati atas tragedi kemanusiaan, Pemkot Sukabumi disebut malah menggelar acara hiburan. "Ini ironi, rakyat berduka tapi pemimpinnya berpesta," ujar mahasiswa lainnya.
Ketua GMNI Sukabumi Aris Gunawan menegaskan, tragedi 28 Agustus 2025 bukan sekadar peristiwa, melainkan cermin krisis bangsa. Di tingkat nasional, rakyat diperlakukan dengan kekerasan, sementara di daerah, pemimpin dianggap berpesta di atas penderitaan warganya.
"Jika suara rakyat terus dihina, jika nyawa rakyat terus dikorbankan, demokrasi Indonesia berada di tepi jurang kehancuran," kata Aris.
Aksi ribuan mahasiswa ini berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat. Hingga sore, massa masih bertahan di titik-titik aksi sambil menunggu respons dari pemerintah dan DPR.
1. Tuntutan massa
Dalam pernyataannya, mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus ini menyampaikan 11 tuntutan mendesak:
1.DPR RI harus bertanggung jawab atas kerusuhan dan mengutamakan aspirasi rakyat.
2.Pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas represifitas aparat.
3.Presiden diminta bertanggung jawab dan segera mengambil langkah strategis untuk menstabilkan politik yang berpihak pada rakyat.
4.Polri diminta bertanggung jawab atas tewasnya Affan Kurniawan serta memecat oknum aparat yang terlibat.
5.Investigasi hukum independen dan transparan terhadap tragedi 28 Agustus 2025.
6.Reformasi struktural Polri agar kembali pada fungsi utama melindungi rakyat.
7.Polri diminta menjamin kebebasan berpendapat tanpa represifitas aparat.
8.Evaluasi moral terhadap Wali Kota Sukabumi yang dinilai tidak menunjukkan empati.
9.Pencabutan Perwal tentang tunjangan DPRD Sukabumi (THR, perumahan, dan transportasi).
10.Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
11.Percepatan pembahasan RUU Transportasi Online demi perlindungan pekerja ojol.
