Dedi Mulyadi Wacanakan Pemilihan Kades di Jabar Pakai e-Voting
Bandung, IDN Times - Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat rencana baru dengan mengubah pemilihan kepala desa dari konvensional menjadi digital melalui e-Voting. Rencana ini disampaikan dalam pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).
Dedi mulanya menceritakan pengalamannya menghadapi para kepala desa saat menjadi bupati di Purwakarta. Dia menyoroti mengenai para lurah yang mendapatkan gaji selama empat bulan sekali.
"Kepala desa ini ada yang gajiannya empat bulan sekali tergantung bupatinya. Saya dulu ketika jadi bupati, waktu itu langsung per bulan," ujar Dedi, dalam sambutannya.
1. Dedi klaim sudah banyak buat perubahan sistem di desa
Kemudian, Dedi menceritakan terobosannya memodernisasi sistem pemilihan kepala desa dari yang awalnya menggunakan foto buah-buahan menjadi foto perseorangan. Pendanaan pun tidak lagi menggunakan iuran para calon.
"Saya rombak. Dulu kepala desa bikin pemilihan iuran calonnya. Saya jadi bupati waktu itu, gak boleh iuran. Biayanya harus disiapin oleh PMK (Peraturan Menteri Keuangan Dana Desa). Waktu itu gambarnya ganas, kemudian kadu. Saya ganti dengan foto orang," jelasnya.
2. Sistem TPS diubah jadi setiap RT
Sistem penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun turut diubah menjadi setiap RT. Dedi mengklaim seluruh perubahan ini telah mendapatkan dampak positif, sehingga ke depan dirinya akan membawa perubahan baru ke era digitalisasi dengan menghadirkan e-Voting.
"Waktu itu satu desa, itu satu TPS panjang. Saya ubah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi, kita coba jawab barat pemilihan kepala desa dengan e-Voting. Kita coba," katanya.
Dedi juga menyarankan kepada Kementerian Desa agar dana desa yang disalurkan nantinya menggunakan e-Budgeting.
"Kenapa? Kalau e-Budgeting, maka seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya, pengeluarannya, tunai. Semuanya harus transfer, ke RT transfer, ke panitia transfer, kemana pun transfer," ucapnya.
3. Dinas pastikan akan menindaklanjuti arahan gubernur
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi membenarkan rencana penggunaan e-Voting tersebut. Namun, ia memastikan akan berkoordinasi dan mengkaji teknisnya nanti seperti apa.
"Kami akan kaji dahulu," kata Ade, melalui pesan singkat.
