Bandung, IDN Times - Tarif timbal balik (resiprokal) kepada Indonesia sebesar 32 persen yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump diprediksi bakal membuat industri padat karya di Jawa Barat terdampak.
Bahkan, hal ini nantinya berpotensi membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena ada penurunan produksi. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menguatkan sektor ekonomi pedesaan untuk menghadapi dampak kebijakan tersebut.
Wacana ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (5/4/2025). Dia mengatakan, Dedi Mulyadi memiliki skema berbasis kearifan lokal, seperti sektor pertanian sebagai antisipasi PHK. Bagi pemerintah, ekonomi perdesaan menjadi jaring pengaman sosial.
"Pada saat nanti ada PHK misalnya, lapangan pekerjaan tersedia yang basisnya adalah ekonomi perdesaan, ekonomi pertanian. Ini kan pemikiran Pak Gubernur, kembali ke alam, kembali ke budaya," ujar Herman.
"Kembali ke potensi kita yang sudah terbukti tahun 1998, yang paling kuat kan salah satunya sektor pertanian," ujar Herman.
Herman mengungkapkan, dampak dari kebijakan Presiden Amerika Serikat ini paling besar akan terjadi di sektor industri manufaktur seperti pakaian dan rajutan, alas kaki, permesinan, otomotif dan elektronik.
Para pelaku di bidang industri tersebut bakal berdampak karena biaya ekspor ke Amerika Serikat naik menjadi 32 persen, sehingga barang dari Jawa Barat akan sulit bersaing karena tarifnya tinggi.
"Sebelumnya kan (ekspor ke AS) di angka 12 persen kalau ditambah 32 persen berarti tarifnya bisa menembus 44 persen, kan besar banget. Nah pasti permintaan akan menurun, pada saat supply demand-nya tidak seimbang produksi akan menurun. Kalau produksi menurun, kan ada risiko PHK," kata dia.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat juga menilai kebijakan tarif ekspor Amerika Serikat ini dipastikan akan berdampak terhadap industri padat karya di Jawa Barat.
"Industri alas kaki, tekstil termasuk pakaian jadi di Jawa Barat ekspornya banyak ke Amerika. Dengan adanya peraturan ini, akan sangat berdampak terhadap industri, khususnya padat karya di Jawa Barat," ujar Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto.
Roy mengungkapkan, dampak dari industri padat karya nantinya bisa menimbulkan PHK secara besar-besaran, karena produksi akan mengalami penurunan, bahkan hal ini dikhawatirkan membuat perusahaan tutup.
"Kami khwatir kenaikan tarif dasar ekspor tersebut akan berdampak pada PHK secara besar-besaran karena perusahaan akan mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi cost, bahkan perushaan bisa tutup," katanya.
Atas kondisi itu, Roy meminta pemerintah membuat langkah-langkah penting untuk menangani ancaman-ancaman atau risiko terburuk tersebut. Dia juga mendorong pemerintah melakukan negosiasi dengan Negeri Paman Sam itu.
"Sehingga pemerintah harus segera mencari jalan keluar dari kondisi pasar domestik dan ekspor negara lain yang menjadi alternatif, serta melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika," ujarnya.