Dedi Mulyadi Sarankan Program MBG di Jabar Dihentikan Sementara

Meski begitu, Dedi menuturkan, usulan ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat yang dikabarkan akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). Pemerintah Provinsi Jabar pun nantinya akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi program ini.

"Sambil menunggu Perpres, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi. Monitoring dan sebagai satgasnya MBG Provinsi Jawa Barat sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan," katanya.

Adapun tugas dari tim ini yaitu melakukan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dari penyiapan bahan baku, proses masak memasaknya, waktu masak, pengiriman bahan, sampai proses mencicipi makanan.

"Nanti yang mencicipi enggak boleh guru. Yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan tim khusus untuk membuat aduan di kabupaten dan kota. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan bupati juga wali kota yang ada di Jabar. Hal ini dilakukan guna mempermudah aduan dari penerima MBG.

"Nanti tiap kabupaten itu ada lembaga aduan. Jadi nanti ada tim yang dibentuk oleh bupatinya untuk menerima aduan makanan yang disiapkan di sekolah. Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang satu kualitas makanan, dua kuantitas makanan atau porsinya," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi menilai, harga satu paket MBG yang sudah ditentukan oleh BGN yakni sebesar Rp10.000 per porsi seharusnya tidak boleh dikurangi oleh para pemilik dapur SPPG. Jika nantinya terbukti ada pemilik dapur yang mencoba ngurangi rate tersebut, kata Dedi, akan ada tindak tegas.

"Karena kalau melihat alokasi pembiayaan angka Rp10.000 itu tidak boleh berkurang, karena keuntungannya sudah disiapkan Rp2.000 per porsi. Artinya nilai makanan yang diterima oleh siswa harus Rp10.000. Kalau berkurang maka implikasinya ada tiga, nanti yang disiapkan oleh tim," katanya.

Tiga tahap penindakan ini yaitu sanksi administratif, penghentian sebagai mitra, dan proses pidana. Menurut Dedi, jika harga dengan menu yang disajikan tidak sesuai, artinya ada potensi dugaan korupsi.

"Korupsi karena ada uang yang digelapkan, yang tidak disajikan dalam bentuk bahan pangan yang harus diterima oleh siswa. Ketiga hal itulah yang menjadi fokus kami, sehingga penyelenggaraan MBG ke depan jauh lebih baik," kata dia.