Dedi Mulyadi: Anggaran Tanggap Bencana Jabar Harusnya Rp200 Miliar
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan anggaran tanggap bencana disiapkan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Perubahan.
- Dedi menyatakan anggaran Rp20 miliar untuk penanganan bencana di Jawa Barat masih belum ideal, seharusnya mencapai Rp200 miliar.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status kedaruratan bencana untuk 27 kabupaten dan kota, dengan wilayah paling rawan terdapat di bagian selatan.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan anggaran untuk menghadapi kebencanaan telah disiapkan. Anggaran itu ia pastikan bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Perubahan.
Menurut Dedi, anggaran BTT ini nantinya akan digelontorkan saat terjadi peristiwa kebencanaan, dan itu bisa langsung dicairkan ketika ada masyarakat yang terdampak bencana, baik untuk perbaikan rumah dan lainnya.
"Pokoknya siap, tapi nanti kita jangan disalahkan kalau ada duit yang disiapkan. Pokoknya satu hal nanti ada uang yang disiapkan untuk penanganan bencana," kata Dedi setelah apel tanggap kebencanaan di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
1. Anggaran ada bukan berarti sengaja disimpan
Meski begitu, Dedi memastikan anggaran untuk tanggap kedaruratan bencana ini bukan berarti memarkir uang di bank. Menurutnya, anggaran tersebut memang dikhususkan untuk penanganan bencana, dan baru bisa dicairkan ketika ada bencana.
"Jangan dibilang itu uang yang diparkir. Jangan dibilang itu uang yang disimpan, atau tidak dibelanjakan. Nah ini yang harus penting. Jadi uang yang tersedia harus ada tuh. Harus sebenarnya Rp20 miliar," kata Dedi.
Dedi memastikan anggaran Rp20 miliar untuk wilayah Jawa Barat ini masih belum ideal. Menurutnya, angka pas untuk kebencanaan seharusnya mencapai ratusan miliar, baik untuk penanganan dan juga mitigasi.
"Kalau ukuran Jawa Barat sih Rp200 miliar harus ada sebenarnya. Tapi saya ngomong ke Pak Sekda. Harus dihabisin, daripada saya dibilang diparkir, kemudian TKD saya dipotong lagi," ucapnya.
2. Minta kepala daerah tetap anggarkan untuk kebencanaan
Lebih lanjut, Dedi meminta agar 27 kepala daerah di Jabar turut menganggarkan khusus untuk penanganan kebencanaan. Meski pun nominalnya tidak besar, hal tersebut dirasakannya tetap penting untuk disiapkan.
"Sebanyak 27 kabupaten-kota kayaknya sudah gak punya uang. Ya pokoknya harus ada lah walaupun sedikit," kata dia.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status kedaruratan bencana untuk 27 kabupaten dan kota. Para kepala daerah diminta mulai melakukan siaga kebencanaan baik longos, banjir dan potensi lainnya yang berpotensi terjadi akhir tahun ini.
Status siaga ini dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melalui Kepgub nomor 360/Kep.626-BPBD/2025. Surat ini sudah diedarkan kepada seluruh kabupaten dan kota di Jabar, dan mulai berlaku dari 15 September 2025-30 April 2026.
"Menetapkan, status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor di daerah provinsi jawa barat tahun 2025/2026 yang selanjutnya disebut status siaga darurat," kata Dedi dalam Kepgub.
3. Jabar selatan paling berpotensi terjadi bencana
Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menyebutkan wilayah paling rawan diterpa bencana alam ada di bagian selatan.
"(Paling rawan) mayoritas memang Kabupaten Bogor gitu ya, Kabupaten Sukabumi, Ciamis yang bagian selatan, tapi ada juga yang di wilayah tengah seperti Kabupaten Bandung Barat, di Karawang juga sama. Memang Jawa Barat semuanya daerah rawan bencana," ujar Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, Rabu (29/10/2025).
Dengan kondisi geografis yang cenderung memiliki banyak pegunungan, Teten mengungkapkan, Jabar paling berpotensi terjadinya bencana alam. Meski begitu, dia memastikan hal tersebut merupakan tantangan tersendiri, bukan sebuah ancaman.
"Tantangan saya bilang, bukan ancaman yah, tantangan yang harus kita lakukan perbaikan," ucapnya.
