Cirebon Masuk 5 Besar Jumlah Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025

Berdasarkan data resmi yang dirilis pemerintah dalam laporan bulanan Maret 2025, tiga besar daerah asal PMI tertinggi secara nasional diisi Lombok Timur sebanyak 4.849 orang,, Indramayu sebanyak 4.837 orang, dan Lombok Tengah dengan jumlah 3.202 orang. Kabupaten Cirebon menyusul di posisi kelima dengan angka 2.630 penempatan sepanjang Januari hingga Maret 2025.

Angka tersebut menempatkan Cirebon melampaui beberapa daerah dengan tradisi migrasi tenaga kerja luar negeri yang kuat seperti Ponorogo dengan jumlah 2.346 orang, Blitar sebanyak 2.268 orang, serta Malang berjumlah 2.156 orang.

Catatan ini mempertegas konsistensi Cirebon sebagai salah satu penyumbang PMI terbesar yang selama ini dikenal sebagai pengirim tenaga kerja di sektor informal maupun formal ke kawasan Asia Timur dan Timur Tengah.

Secara lebih rinci, penempatan PMI dari Kabupaten Cirebon tercatat sebanyak 833 orang pada Januari, 938 orang di bulan Februari, dan sedikit menurun menjadi 859 orang pada Maret. Meski terjadi fluktuasi kecil, tren penempatan tetap stabil, menunjukkan keberlanjutan minat dan kesiapan tenaga kerja asal Cirebon bekerja di luar negeri.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, tingginya angka penempatan PMI dari Kabupaten Cirebon tidak lepas dari berbagai faktor struktural dan sosial ekonomi.

"Keterbatasan lapangan kerja di sektor lokal serta masih tingginya tingkat pengangguran terbuka menjadi alasan utama banyak warga memilih bekerja di luar negeri sebagai alternatif penghidupan," kata Novi, Jumat (9/5/2025).

Selain itu, keberadaan agen penyalur resmi dan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang cukup banyak di Cirebon memudahkan calon PMI dalam mengakses informasi, pelatihan bahasa, dan pembekalan keterampilan dasar yang dibutuhkan sebelum bekerja ke luar negeri. Hal ini menciptakan ekosistem migrasi kerja yang relatif lebih tertata.

Keberadaan komunitas diaspora asal Cirebon di negara-negara penempatan seperti Taiwan, Hongkong, Arab Saudi, dan Malaysia juga menjadi salah satu faktor pendorong signifikan.

Dukungan sosial dan jaringan kerja yang sudah terbentuk di negara tujuan memperkuat keyakinan calon PMI untuk mengikuti jejak kerabat atau tetangga yang lebih dulu berangkat.

Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam beberapa tahun terakhir aktif menjalin kerja sama dengan BP2MI dan instansi terkait dalam upaya melindungi dan memfasilitasi warganya yang bekerja sebagai PMI.

Program pembinaan pascadeportasi, reintegrasi sosial, serta pelatihan kewirausahaan bagi purna PMI menjadi bagian dari strategi pembangunan SDM yang berkelanjutan.

Masuknya Kabupaten Cirebon dalam daftar lima besar daerah asal PMI terbanyak, bisa menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan perlindungan tenaga kerja migran.

Selain meningkatkan kualitas pelatihan dan pendampingan, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan aspek hukum, perlindungan sosial, dan reintegrasi purna PMI.

Pekerja migran asal Cirebon kerap menghadapi tantangan di negara penempatan seperti eksploitasi kerja, perlakuan diskriminatif, hingga permasalahan hukum. Oleh karena itu, penguatan peran Satgas PMI, peningkatan kerja sama lintas negara, serta optimalisasi layanan satu atap PMI menjadi kebutuhan mendesak.

Laporan ini juga menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus meninjau kebijakan migrasi tenaga kerja berbasis kualitas, bukan sekadar kuantitas.

Pembangunan daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja lokal yang layak bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka migrasi yang semata-mata didorong oleh keterpaksaan ekonomi.

Berdasarkan catattan, 10 jenis pekerjaan yang paling banyak dipilih sepanjang Januari hingga Maret 2025 adalah pekerja rumah tangga (house maid), caregiver, pekerja perkebunan, pekerja umum (worker), pekerja rumah tangga (domestic worker), juru masak dan pengurus rumah (housekeeper and family cook), perawat lansia informal, pengasuh bayi informal, nelayan, serta pekerja manufaktur.