Buruh Tekstil Desak Jaminan Pesangon Masuk RUU Ketenagakerjaan

Menurutnya, dalam sejumlah kasus, buruh harus berhadapan dengan kondisi aset perusahaan yang tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Akibatnya, hak pekerja atas pesangon berisiko tidak terpenuhi meskipun secara hukum perusahaan memiliki kewajiban membayarnya.

"Banyak sampai hari ini perusahaan yang tutup dan pailit tapi pesangonnya belum dibayarkan," ucapnya.

Roy mencontohkan sejumlah perusahaan yang mengalami persoalan pembayaran pesangon setelah tutup atau pailit, di antaranya PT Sritex yang mana para buruh dari perusahaan tersebut hingga kini masih belum mendapatkan pesangon sebagaimana yang menjadi hak mereka.

"PT. Sritex, PT. Danbi internasional, PT. Matahari sentosa jaya sampai saat buruhnya belum mendapatkan pesangon, kalau perusahaan pailit pesangon buruh kedudukannya kalah sama kreditur sparatis pemegang hak jaminan," katanya.

Lebih lanjut, Roy menilai, persoalan pesangon tersebut semakin membingungkan, karena ketika perusahaan masuk dalam proses kepailitan, posisi buruh dalam proses itu masih menghadapi persoalan karena harus berhadapan dengan kreditur separatis yang memiliki hak jaminan.

"Kalau perusahaan pailit, pesangon buruh kedudukannya kalah sama kreditur separatis pemegang hak jaminan," katanya.

Menurut Roy, kondisi tersebut membuat sebagian pekerja pada akhirnya tidak memperoleh pesangon karena kondisi keuangan perusahaan tidak mencukupi untuk membayarkan seluruh kewajibannya.

"Jaminan Pesangon harus masuk dalam RUU Ketenagakerjaan untuk menjamin hak-hak pesangon buruh yang ter-PHK, karena Pesangon merupakan wajib sebagaimana pasal 156 ayat 1 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU 6 Tahun 2023 Cipta Kerja," tuturnya.

Kendati begitu, Roy mengatakan, ketentuan tersebut belum cukup untuk memberikan kepastian kepada buruh apabila perusahaan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar pesangon.

"Frasa 'wajib' tersebut akan menjadi aturan dalam kertas saja apabila tidak ada ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk mencadangkan jaminan pesangon," kata Roy.

FSP TSK SPSI juga mengusulkan agar pencadangan dana pesangon dapat dilakukan melalui lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan dengan menambahkan manfaat berupa Jaminan Pesangon. Roy menilai skema tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan ketersediaan dana ketika pekerja terkena PHK.

Pencadangan pesangon juga sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 mengenai imbalan kerja. Kata dia, salah satu komponen yang diatur dalam standar tersebut berkaitan dengan imbalan pesangon akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja.

"Perusahaan dapat mencadangkan pesangon setiap bulannya melalui lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan dengan penambahan manfaat Jaminan Pesangon," ujarnya.